RepublikRI

RepublikRI - Partai Gerindra membela Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dari sentilan relawan Jokowi Mania soal 'Menteri P sibuk berbisnis dan berpolitik'. Gerindra pun menyinggung lawatan Prabowo ke luar negeri menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bener nggak Pak Prabowo, tanyain. Kalau Pak Prabowo sibuk bisnis, bisnis yang mana?" tanya Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Minggu (25/10/2020).

"Orang dia (Prabowo) kan ke luar negeri itu penjajakan sistem pertahanan, menjaga keseimbangan di antara negara-negara yang ingin masuk ke Indonesia, dan itu menjalankan perintah Presiden, Pak Jokowi," tegasnya.

Di sisi lain, Dasco menilai 'Menteri P' yang disindir Jokowi Mania bukanlah Prabowo. Dasco pun meminta kelompok relawan Jokowi itu secara jelas menyebutkan nama 'Menteri P' agar tidak menimbulkan persepsi di masyarakat.

"Apa yang disampaikan ini kan masih belum jelas menteri berinisial P itu siapa. Menurut saya, apa yang disampaikan, kalau menurut saya, itu bukan ditujukan kepada Pak Prabowo. Tapi memang supaya terang dan tidak menimbulkan opini yang macam-macam ya dibuka aja, biar masyarakat tahu yang dimaksud siapa," ujar Dasco.

Menurut Dasco, tidak ada langkah yang diambil Prabowo selama menjalankan tugas Menhan tanpa persetujuan maupun perintah dari Jokowi. Terkait reshuffle menteri, Dasco menyerahkannya kepada Jokowi, yang memiliki hak prerogatif terkait kabinetnya.

"Yang pasti dan tahu tentang kebutuhan reshuffle itu adalah Pak Jokowi, dan terhadap siapa saja yang mau di-reshuffle itu tentunya Pak Jokowi yang tahu, karena menteri itu adalah pembantu Presiden dan hak prerogatif daripada Presiden," tuturnya.

Terpisah, juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman, tak mau berspekulasi soal siapa 'Menteri P' yang disindir relawan Jokowi Mania. Baginya, tak ada menteri yang hanya duduk manis dan sibuk berpolitik untuk 2024.

"Kami nggak mau menanggapi berlebihan. Kalau inisial P kan semua menteri laki-laki bisa, Pak ini, Pak itu. Namun demikian, kami lihat semua menteri bekerja keras laksanakan tugas masing-masing, kayaknya nggak ada yang duduk manis," ujar Habiburokhman.

"Kami juga nggak lihat ada menteri yang berpolitik untuk 2024, semua maksimal sukseskan program pemerintah," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Jokowi Mania (Jokman), Immanuel Ebenezer, menyebut pihaknya sedang mempersiapkan rilis terkait nama-nama menteri yang layak diganti karena kinerjanya dinilai tidak memuaskan. Menurutnya, lebih dari 5 menteri yang layak di-reshuffle.

Ia menyebut Jokowi telah bekerja pagi hingga malam hari. Namun, menteri-menteri tersebut, kata Immanuel, malah asyik berbisnis dan berpolitik untuk Pilpres 2024.

"Inisial depannya P, yang kerjanya berbisnis dan berpolitik terus," kata Immanuel, Jumat (23/10). (*)

RepublikRI - Penangkapan Sugi Nur Raharja atau yang dikenal dengan panggilan Gus Nur dengan sangkaan melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) semakin memperkuat bahwa rezim saat ini zolim terhadap lawan politik.

Begitu yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin. Di mata Novel, Gus Nur memang sosok yang kerap kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Sudah tidak kagetlah dengan ulah rezim ini, semua lawan politiknya yang masih berani menyurakan kebenaran dan menyuarakan hati nurani rakyat yang sudah tidak tahan dengan semakin zolimnya rezim ini (ditangkap)," ujar Novel Bamukmin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/10).

Ia berpandangan, kritikan yang kerap disampaikan Gus Nur merupakan wujud nyata kekecewaan rakyat kepada rezim saat ini.

"Menurut lembaga survei pun telah terbukti lebih dari 50 persen rakyat ini sangat kecewa. Artinya memang lebih banyak yang kecewa (dengan pemerintah)," pungkasnya.

Gus Nur ditangkap Bareskrim Polri di Pakis, Malang, Jawa Timur, Sabtu dini hari (24/10).

Ia juga ditahan selama 20 hari ke depan usai dinilai menghina Nahdlatul Ulama (NU) saat muncul dalam video di YouTube MUNJIAT Channel bersama Refly Harun yang diunggah 16 Oktober 2020. (*)

RepublikRI - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli buka-bukaan soal hubungannya dengan Jusuf Kalla (JK), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo.

Dia mengaku sejak Jokowi menjadi presiden memang menginginkannya mengisi jabatan menteri ekonomi.

Namun, menurut Rizal, JK yang saat itu wakil presiden berupaya menghalangi. JK tidak ingin, eks Menteri Keuangan di era Presiden Abdurahman Wahid tersebut memegang bidang ekonomi.

"Sejak awal Jokowi jadi presiden, saya sudah dimintai jadi menteri ekonomi tetapi JK selalu blok saya. Pokoknya JK enggak mau saya pegang ekonomi atau keuangan," kata Rizal dalam kanal Karni Ilyas di YouTube.

Upaya JK menjegal Rizal tidak hanya di era Jokowi. Di masa pemerintahan SBY juga demikian. JK yang juga wapres SBY, berupa keras untuk menggagalkan Rizal masuk tim ekonomi.

Rizal mengungkapkan bagaimana SBY sudah menyiapkan beberapa posisi di tim ekonomi tetapi selalu dihalau JK. Bahkan SBY sudah menandatangani Rizal Ramli sebagai Menko tetapi digagalkan JK.

"JK juga halangi saya masuk tim ekonomi di era SBY. Bahkan SBY sudah tanda tangan, saya jadi Menko tetapi diganjal sama JK. Habis itu SBY pertahankan saya jadi Menteri Keuangan, JK enggak setuju. Akhirnya SBY minta saya menteri BUMN, dia enggak setuju lagi," tuturnya.

Saat itu SBY tetap bersikukuh ingin Rizal masuk dalam kabinet pertamanya, sehingga diberikanlah posisi sebagai Menteri Perindustrian. Posisi Menteri Perindustrian ini kemudian ditolak Rizal dengan alasan tidak ahli di bidang tersebut.

"Karena diganjal terus, last minute saya ditunjuk Menteri Perindustrian Kabinet SBY Pertama. Saya menolak karena itu bukan keunggulan saya. Saya bilang ke SBY, terima kasih dah," ucapnya.

Rizal mengaku tak memahami alasan dari kegigihan JK menghalanginya masuk dalam tim ekonomi dan keuangan.

Namun, Jokowi bercerita kepadanya ingin Rizal menjadi Menko Perekonomian. Niat Jokowi memasukkan Rizal dalam kabinetnya tercapai setelah satu tahun memerintah.

"Ini cerita Pak Jokowi sama saya. Katanya inginkan saya jadi Menko Perekonomian tetapi Pak JK enggak setuju. Barulah setahun kemudian saya dipanggil ke Istana Bogor," ungkapnya.

Pemanggilan Rizal ke Istana Bogor saat itu tidak diketahui siapa pun karena sengaja dirahasiakan agar tidak bocor. Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta Rizal jadi Menko bidang Kemaritiman. Lagi-lagi ditolak Rizal karena merasa tidak ahli di bidang tersebut.

Rizal hanya menyodorkan nama-nama yang ahli di bidang kemaritiman. Namun, Jokowi bersikukuh Rizal yang harus mengisi jabatan tersebut.

"Pak Jokowi bilang, Mas Rizal tolong bantu saya sebagai Menko Maritim. Saya maunya Mas Rizal orangnya karena pertama berani, kedua ngerti masalah.  Kalau cuma modal berani itu preman namanya. Kalau hanya ngerti masalah orang pinter namanya, tetapi enggak berani ya gak ada perubahan," kata Rizal mengutip pernyataan Jokowi. 

Tawaran itu ditolak Rizal dan dia berjanji tetap akan membantu Jokowi. Dia bahkan mengingatkan Jokowi agar tak sungkan menghubunginya jika membutuhkan bantuan.

Namun, Jokowi kala itu tak patah arang dan mengatakan permintaan tersebut atas nama rakyat Indonesia yang ingin hidupnya lebih baik.

"Pak Jokowi bilang, Mas Rizal yang minta tolong bukan saya, Jokowi sebagai presiden. Saya ini siapa sih, jam terbang dan pengalaman enggak seberapa. Yang minta tolong ini rakyat Indonesia, yang kepengin hidupnya berubah lebih baik," kata Rizal lagi mengutip Jokowi.

Mendengar itu, Rizal pun akhirnya menyerah. Dia bersedia masuk dalam kabinet Jokowi-JK. Namun dengan satu permintaan, dia melapor langsung ke Jokowi dan bukan ke JK.  

"Karena dia (Jokowi) ngomong gitu ya saya lemes, akhirnya ya saya terima. Namun, dengan satu syarat enggak lapor-lapor ke Pak JK. Kenapa? Soalnya dia bisnis, selalu dipakai dibuat bisnis informasi itu. Pak Jokowi sepakat dan minta saya  lapor ke dia langsung," tuturnya. (*)

RepublikRI - Ancaman negara Indonesia menuju kehancuran semakin nyata akibat defisit utang negara yang semakin membengkak.

Atas kecemasan itu, kelompok relawan Jokowi yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) mendesak agar Presiden Jokowi segera mencopot Sri Mulyani Indrawati (SMI) dari jabatan sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

Menurut Ketua Baranusa, Adi Kurniawan yakin Sri Mulyani akan masuk dalam daftar reshuffle. Penyebabnya, karena menteri berpredikat terbaik dunia itu gagal dalam mengelola keuangan negara.

“Jadi memang harus diganti. Jika tidak, negara bisa semakin defisit. Utang negara pun akan semakin membengkak," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/10).

Karena, kata Adi, utang negara yang semakin membengkak menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia.

"Dan ancaman negara ini menuju kehancuran semakin nyata," pungkas Adi. (*)