RepublikRI

RepublikRI - Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu mengomentari soal Staf Khusus Menteri BUMN yang meminta Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok untuk jangan berlagak seperti Direktur Utama (Dirut).

Said Didu menyindir bahwa bukankah Ahok sudah berlagak seperti Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negera).

“Bukannya sudah berlagak seperti Menteri BUMN?” kata Said Didu melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu, 28 November 2021.

Sebelumnya, Stafsus Menteri BUMN, Arya Sinulingga meminta Ahok untuk tidak bertindak selayaknya Direktur Utama Pertamina.

“Jangan sampai Pak Ahok ini di Pertamina jadi komisaris berasa direktur gitu. Komut rasa Dirut tuh. Jangan. Harus tahu batasan-batasannya,” ujarnya, Minggu, dilansir dari CNN Indonesia.

Hal itu ia katakan sebagai tanggapan terhadap Ahok marah karena kontrak bisnis kerap merugikan BUMN, termasuk Pertamina.

Arya Sinulingga menyarankan agar Ahok semakin banyak belajar tentang transformasi yang sedang dilakukan Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Erick Thohir.

“Kita berharap ke depan Pak Ahok makin banyak nih belajar apa yang sedang dilakukan BUMN, jangan sampai Pak Ahok sebagai Komut ketinggalan kereta,” katanya.

Arya Sinulingga mengatakan bahwa masalah yang diperbincangkan Ahok sebenarnya sudah menjadi perhatian Kementerian BUMN sejak lama.

Bahkan, katanya, Erick Thohir telah mengingatkan agar proyek di perusahaan BUMN tidak menjadi bancakan korupsi.

Bukan hanya itu, kata Arya Sinulingga, Erick Thohir juga mengingatkan agar kerja sama antar BUMN dapat memberikan keuntungan satu sama lain.

Ia juga menyampaikan bahwa saat ini, Kementerian BUMN sedang menjalankan 5 transformasi yang akan dilakukan seluruh perseroan secara bersamaan.

“Jadi saya bingung juga kalau Pak Ahok nggak paham 5 transformasi yang kita lakukan di BUMN, sebagai Komut itu seharusnya jadi acuan Pak Ahok,” ucap Arya Sinulingga. [terkini]

RepublikRI - Permintaan aktivis senior Syahganda Nainggolah agar Presiden Jokowi merehabilitasi nama baiknnya usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat merupakan bentuk ujian pernyataan Jokowi yang meminta agar masyarakat aktif mengkritik.

Demikian pandangan pengamat politik Iwel Sastra kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (29/11).

“Permintaan Syahganda ini sekaligus menguji pernyataan dan pertanyaan Jokowi sebelumnya,” kata Iwel.

Iwel mengingatkan bahwa pada awal tahun 2021 tepatnya bulan Februari Jokowi meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah. Disini, dikatakan Iwel, publik menanti apakah betul pemerintah tidak anti kritik dengan menantikan respon yang diberikan Presiden atas permintaan Syahganda dan kawan-kawan.

Kemudian, lanjutnya, awal November 2021 saat mantan wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi pernah menanyakan kenapa oposisi saat ini lemah. Dari pernyataan Fahri inilah, kata Iwel momen yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk menghidupkan oposisi yang yang bisa menjadi sparing partner pemerintah dengan kritikan yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan.

“Rehabilitas sepenuhnya merupakan hak preogratif presiden. Publik saat ini menunggu respon Presiden terhadap permintaan Syahganda dan kawan-kawan,” pungkas Iwel.

Sebelumnya, Syahganda Nainggolan ditangkap aparat penegak hukum. Dia kemudian divonis 10 bulan penjara karena dinilai terbukti menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan terkait omnibus law UU Cipta Kerja.

Kini seiring putusan MK, Syahganda meminta agar pemerintah menyampaikan permintaan maaf pada dirinya. Termasuk kepada orang-orang yang pada saat itu mengkritik UU Cipta Kerja.(RMOL)

RepublikRI - Ameer Azzikra meninggal dunia pada Senin (29/11/2021) dini hari. Sebelum meninggal, putra kedua mendiang Ustaz Arifin Ilham tersebut dilarikan ke rumah sakit dan mendapat penanganan intensif di ICU.

Penyakit liver menjadi dugaan meninggalnya Ameer Azzikra yang masih berusia 20 tahun. Sang istri diketahui selalu berada di sampingnya hingga detik-detik terakhir sebelum menghembuskan napas terakhir.

Di Instastory, Nadzira Shafa membagikan detik-detik kepergian Ameer untuk selamanya. Dia memposting proses Ameer sejak masuk rumah sakit hingga dirawat di ICU.

Dilihat dari Instastory-nya, 16 jam yang lalu Nadzira mengunggah foto seorang suster mendorong kasur inap yang sepertinya berbaring di sana almarhum Ameer. Ada keterangan foto yang dibubuhkan Nadzira.

"Hari ini Ameer masuk ruang ICU. Perasaan aku campur aduk. Linglung, sakit banget lihatnya. Aku minta doanya ke semua orang yang baik untuk kesembuhan suami aku tercinta," kata Nadzira.

Lalu, sejam berikutnya Nadzira membagikan foto dirinya bersama sang suami kompak mengenakan pakaian serba putih. Keduanya tampak tersenyum bahagia di foto tersebut.

Di unggahan setelahnya, Nadzira membagikan beberapa cuplikan video yang memperlihatkan doa para pendakwah yang berharap kesembuhan bagi Ameer Azzikra. Ada banyak doa tercurah di malam itu untuk almarhum.

Nadzira yang tak kuasa menahan sedih melihat sang suami harus masuk ruang ICU pun menuliskan kalimat pendek yang berisikan, "Abang bangun, yuk. Abang, Adek tunggu depan ICU, ya."

Sampai akhirnya 5 jam yang lalu, waktu di mana Nadzira mesti berpisah selamanya dengan Ameer tiba. Ameer Azzikra dipanggil oleh Allah SWT. Pesan haru pun Nadzira sampaikan di Instastory bahwa dirinya ikhlas bahwa sang suami lebih disayang Allah SWT untuk kembali ke sisi-Nya.

"Allah lebih sayang abang ternyata. Selamat jalan Muhammad ku. 172 hari yang aku lalui bersamamu sangat membuatku bahagia. Terima kasih sudah meminangku menjadi khadijahmu. Aku bahagia. Love you Ameer Azzikra.

Pada unggahan Instastory terakhir saat wartawam memantaunya, Nadzira terlihat mencium kening Ameer Azzikra. Unggahan foto tersebut dibagikan akun Henny Yulia Rahman dan diunggah ulang oleh Nadzira.[inews]

RepublikRI - Aksi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membongkar 'borok' BUMN mencuri perhatian khalayak. Ahok mengungkap, banyak kontrak BUMN bermasalah.

Aksi Ahok pun mendapat respons dari Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Arya pun mengingatkan, agar Ahok tidak merasa sebagai direktur.

Mulanya, Arya bercerita jika apa yang disampaikan Ahok telah lama banyak disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Harusnya beliau lihat juga bahwa apa yang diomongkan beliau itu udah lama diomongkan Pak Erick Thohir. Mulai dari urusan bahwa jangan sampai project-project itu jadi bancakan korupsi, bahwa BUMN itu adalah perusahaan milik negara. 

Kemudian juga kalaupun ada kerja sama dengan BUMN harus win-win solution, tidak boleh ada yang dirugikan. Itu semua itu udah dibicarakan oleh Pak Erick jauh-jauh hari," katanya kepada media, Minggu (28/11/2021).

Dia menjelaskan, kementerian memiliki lima program transformasi BUMN dan seharusnya Ahok mengetahui hal tersebut. Program ini dijalankan oleh semua BUMN.

Arya mengaku bingung jika Ahok tak memahami lima program transformasi ini. Sebagai komisaris utama, Ahok harusnya menjadikan program tersebut sebagai acuan. Lantas, Arya mengingatkan Ahok agar sebagai komisaris utama tidak merasa sebagai direktur utama.

"Dan itu harusnya diterapkan juga di Pertamina lima transformasi itu, dan beliau kan sebagai komut harus membicarakan itu juga di sesama komisaris, di dewan komisaris. Jangan sampai Pak Ahok ini di Pertamina juga menjadi komisaris merasa direktur gitu. Komut merasa dirut itu jangan, harus tahu batasan-batasannya," terangnya.

Ia pun berharap Ahok banyak belajar. Ia tak ingin Ahok sebagai komisaris utama 'ketinggalan kereta'.

"Dan kita berharap ke depan Pak Ahok makin banyak nih belajar dari apa yang sedang dilakukan oleh BUMN. Jangan sampai Pak Ahok ketinggalan kereta. Masa Pak Ahok sebagai komut ketinggalan kereta," ujarnya.

Dikutip dari channel YouTubenya, Ahok sebelumnya mengatakan, jika banyak kontrak BUMN bermasalah, dan itu terjadi juga di Pertamina.

"Banyak kontrak di BUMN yang sangat merugikan BUMN juga, termasuk Pertamina. Itu yang saya marah, ini lagi kita koreksi nih. Kenapa kontrak-kontrak ini menguntungkan pihak lain?" ungkap Ahok

Ahok pun menduga, BUMN itu berlindung pada oknum di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Itu mens rea-nya ada. Mungkin anda terlindungi oknum BPK, tidak ada kerugian kali atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Tapi, kalau saya, pasti anda saya proses," kata Ahok.(detik)

RepublikRI - Kepala Staf TNI AD (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman, memberikan instruksi

terkait penanganan terhadap teroris KKB di Papua.

Sosok yang dikenal sebagai jenderal pembredel baliho Habib Rizieq Shihab (HRS) ini menegaskan bahwa teroris KKB harus dirangkul, bukan diperangi.

Jenderal Dudung mengatakan KKB adalah saudara sebangsa dan setanah air yang perlu dirangkul untuk diberikan pencerahan dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan serta cinta tanah air.

Dia meminta agar prajurit TNI mampu merangkul kelompok bersenjata agar mereka bisa kembali ke pangkuan NKRI.

“Satgas tidak harus memerangi KKB, namun mereka perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus karena mereka adalah saudara kita. Keberhasilan dalam tugas bukan diukur dengan dapat senjata namun bagaimana saudara kita bisa sadar dan kembali ke pangkuan NKRI,” ujar Jenderal Dudung.

Pernyataan jenderal Dudung ini menuai kontroversi. Dia dianggap sangat garang kepada HRS dan kelompoknya. Namun dia sangat toleran kepada teroris KKB yang telah membunuh puluhan aparat dan rakyat sipil di Papua.

Pemerintah sendiri telah menetapkan KKB sebagai organisasi teroris sejak April 2021.

“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris,” ucap Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta pada Kamis, 29 April 2021.

Wakil Ketua MPR Dukung Jenderal Dudung

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mendukung KSAD Jenderal Dudung yang ingin merangkul teroris KKB.

Menurut Syarif Hasan, pernyataan Jenderal Dudung itu merupakan bukti komitmen TNI dalam melakukan upaya dialogis.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa apa yang disampaikan Jenderal Dudung itu patut diapresiasi.

“Pernyataan ini adalah bukti TNI memiliki komitmen kuat untuk melakukan upaya dialogis mengajak KKB kembali ke pangkuan ibu pertiwi,” kata Syarief Hasan melalui keterangan tertulisnya pada Jumat (26/11/2021).

Syarief Hasan pun mengapresiasi pernyataan tersebut karena memuat pesan moral bahwa membangun Papua juga berarti membangun komitmen kolektif kebangsaan.

“Apa yang disampaikan KSAD Jenderal Dudung patut diapresiasi. Ini akan memberikan pesan moral kepada seluruh prajurit TNI dan rakyat Papua bahwa membangun Papua adalah membangun komitmen kolektif kebangsaan,” jelasnya.

Politikus senior Partai Demokrat itu menilai pernyataan KSAD Jenderal Dudung mengandung pendekatan persuasif yang memang dibutuhkan dalam merangkul Papua.

Mantan Ketua MPR RI ini menyatakan bahwa berbagai langkah persuasif ini bisa jadi akan efektif dalam meredam pemberontakan yang dilakukan kelompok bersenjata di Papua dan Papua Barat.

“Saya berpandangan, ujung dari semua yang dilakukan adalah dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI,” tandas suami Inggrid Kansil ini.[pojoksatu]

RepublikRI - Politisi PDIP Ruhut Sitompul langsung merespons pernyataan Habib Bahar bin Smith terkait ancaman-nya yang bakal menghadapi habib dan ulama yang berkhianat dari Habib Rizieq Shihab. Menurut Ruhut, ancaman Habib Bahar tak perlu ditakuti.

Sebab, Indonesia dianggap memiliki banyak jenderal berbintang yang siap menghadapi kelakukan buruk Habib Bahar.

“Emang rakyat Indonesia tercinta takut, kami rakyat ada 3 jenderal bintang 4, Sigit, Dudung, Andika,” kata Ruhut dalam cuitan Twitter-nya.

Terkait hal ini, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun turut berkomentar. Dia menyayangkan reaksi Ruhut Sitompul yang mengklaim soal 3 jenderal berbintang. Menurut dia, seharusnya Ruhut tidak perlu sereaksioner itu.

Walaupun Refly juga tidak membenarkan tindakan Habib Bahar. Ungkapan Ruhut menanggapi ancaman Habib Bahar, justru dianggap Refly dapat membentur-benturkan antara sipil dengan militer.

“Maksudnya apa, kami punya jenderal,” kata Refly dikutip saluran Youtube-nya, Jumat 26 November 2021.

“Siapa kami itu yang didukung 3 jenderal, mudah-mudahan cara berpikir kita tak mengkotak-kotakan. Yakni sama-sama menciptakan negara adil dan makmur, bukan memecah belah masyarakat,” katanya.

Refly juga menyayangkan reaksi Ruhut yang seolah menarasikan bahwa tiga jenderal berbintang empat itu diangkat untuk memusuhi sebagian umat Islam.

“Logikanya tak begitu. Mereka harus paham bahwa para jenderal itu diangkat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan masing-masing,” katanya.

Pada kesempatan itu, Refly juga menyinggung bagaimana sikap Habib Bahar yang disampaikan dan kemudian jadi viral. Dia berharap tidak demikian.

“Mudah-mudahan remnya tidak blong ya Habib Bahar. Jangan sampai ulama-ulama kemudian justru menghadapi hal-hal yang harusnya tak dihadapi.”

Dia juga berharap apa yang disampaikan Habib Bahar hanya sekadar kejengkelan belaka. “Dan sepertinya itu bukan ceramah, tapi kata sambutan saja.”[hops]

RepublikRI - Menko Polhukam Mahfud Md dan Anggota DPR RI Fraksi PKS Tifatul Sembiring saling balas komentar di Twitter. Hal ini berawal dari pertanyaan Khairil Anwar Notodiputro diakun Twitter pribadinya @kh_notodiputro terkait fatwa MUI, Rabu 24 November 2021.

Dalam cuitannya, ia mengatakan bahwa Mahfud MD pernah mengatakan bahwa suatu fatwa tidak harus diikuti karena merupakan pendapat. Akun @kh_notodiputro bertanya ke Mahfud apakah ucapannya itu benar atau tidak. Mahfud MD kemudian menjawab.

“Tidak salah, Prof Khairil. Sejak dulu sampai dengan sekarang fatwa MUI atau fatwa siapa pun tak harus diikuti. Jangankan fatwa MUI, fatwa MA yang lembaga peradilan negara saja tak harus diikuti. Yang mengikat kalau dari MA adalah vonisnya, bukan fatwanya. Tapi kalau pihak-pihak sepakat memakai fatwa ya dibolehkan,” ujar Mahfud dalam akun Twitter-nya @mohmahfudmd.

“Kalau dalam hukum Islam, fatwa hanya pendapat hukum berdasar istinbath dari Qur’an dan/atau Sunnah. Setiap orang punya pendapat yang sering saling berbeda. Maka lahirlah berbagai pendapat dalam aliran-aliran fikih, seperti Hanafi, Syafii, Maliki, Hambali. Kita tak harus ikut Maliki tapi boleh kalau mau,” sambungnya.

Kemudian, pengguna akun Twitter lain juga menanyakan mengapa ada sertifikasi halal. Mahfud MD pun menjawab sertifikasi halal itu bukan fatwa MUI.

“Sertifikasi itu bukan fatwa, tapi penanda barang yang halal menurut MUI yang kewenangannya untuk menandai diberikan oleh UU. Kalau orang Islam tak memilih barang yang halal menurut MUI, itu tidak ada sanksinya. Orang Islam makan daging babi saja tidak ada sanksi hukumnya. Ya, dosa saja,” ucap Mahfud.

Ucapan tersebut kemudian dikomentari oleh Tifatul Sembiring. Dia mengatakan, sesuatu yang sudah difatwakan oleh ulama harus diamalkan.

“Fas aluu ahladz dzikri inkuntum laa ta’lamuun. Tanyakan pada ulama, jika engkau tak mengerti. Nah kalau sudah difatwakan, ya amalkan dong. Kalau nggak, ngapain nanya? Wamaama’nafatwa,” tulisnya melalui akun @tifsembiring.

Kemudian dibalas lagi oleh Mahfud. Menurutnya fatwa itu macam-macam dan berbeda-beda sehingga bisa dipilih mana yang diikuti.

“Loh fatwanya kan macam-macam dan beda-beda. Misal, soal ucapan Natal, Bunga Bank, Memilih Pimpinan antara fatwa MUI, NU, Muhammadiyah sering beda-beda. Jadi boleh ikut atau tak ikut yang mana saja. Itu maksudnya,” ucap Mahfud, dilansir dari Detik pada Jumat 26 November 2021.

Lalu dijawab lagi oleh Tifatul. Ia mengatakan orang yang bertanya tentang sesuatu kepada ulama harus mengikuti fatwa yang dikeluarkan ulama untuk menjawab pertanyaan itu.

“Maaf Prof, fatwa itu dikeluarkan ulama kan jika ada yang bertanya tentang suatu masalah agama. Lalu dijawab, tentu yang bertanya harus ikuti itu. Setuju, pendapat ulama itu beda-beda. Silakan minta fatwa kepada ulama yang diyakini. Lalu ikuti. Sesuai perintah Al-Qur’an. Wallahu Alam bisshowwab,” ujar Tifatul.

Kemudian dibalas lagi oleh Mahfud dan ia mengaku setuju dengan pendapat Tifatul soal fatwa mesti diikuti, namun bukan secara yuridis.

“Setuju, Ustaz Tif. Secara etis (bukan secara yuridis) jika minta fatwa mestinya fatwanya diikuti. Tapi itu etis saja, tidak harus. Selain itu, banyak fatwa MUI, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain yang dikeluarkan bukan karena ditanya tapi hanya merespons kontroversi di publik. Misal soal Porkas dan memilih pemimpin,” ujar Mahfud.

“Prof Atho’ Mudzhar dulu menulis disertasi (sudah dibukukan) tentang fatwa MUI. Setelah Nabi wafat, para sahabat Nabi dulu jika dimintai fatwa saling tunjuk untuk menjawab. A menunjuk B terus ke C, D, terus menghindar dan saling tunjuk hingga akhirnya kembali ke A lagi. Banyak pesan dari ibrah ini,” sambung Mahfud.

Lebih lanjut Politikus PKS tersebut mengaku membiasakan diri patuh terhadap ulama.

“Muwaffaq Prof. Poin saya lebih kepada membiasakan nunut ulama. Mohon maaf, semoga berkenan. Semoga Allah karuniai kesehatan, Prof,” cuitnya.

Akhirnya Mahfud pun menganggap perbedaan antara dirinya dengan Tifatul memberi pemahaman ke masyarakat. Mahfud menutup perdebatan soal fatwa MUI ini dengan pantun.

“Saya berkenan dan suka, Ustaz Tif. Diskusi kita memberi pemahaman kepada masyarakat tapi tidak dengan cara menggurui. Cari parkiran muter-muter, tomat dimakan bersama sate, tukar pikiran lewat Twitter, Umat paham tanpa merasa didikte. Wajah dengan air mata bahagia, tertawa berguling di lantai, pantun saya benarkah Salami alaik,” tulis Mahfud dengan emoji tertawa dan tangan terlipat. [terkini]

RepublikRI - Kasus dugaan perselingkuhan antara N dengan oknum Anggota DPRD Lembata asal Fraksi PDIP Perjuangan Marianus Gabriel Pole Raring (MGPR) menyita perhatian publik di Kabupaten Lembata dan umunya NTT.

MGPR merupakan Anggota DPRD Kabupaten Lembata dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lembata II dan juga seorang pemuda Kabupaten Lembata yang cukup fenomenal karena sangat giat dalam mengkritisi kebijakan lembaga eksekuitf dan vokal menyuarakan kepentingan rakyat atas nama lembaga legislatif.

DPRD yang meraih 681 suara itu digerebek oleh DW Suami sah dari NN, saat berada di dalam kamar mandi kediaman DW dan NN, Kamis (25/11/2021) dini hari sekitar pukul 01.00 Wita.

MGPR Anggota Dewan Lembata yang dikenal vokal di DPRD itu, belum bisa memenuhi permintaan konfirmasi. pasalnya Ia butuh waktu untuk tenangkan diri, menyesali diri, menyiapkan diri untuk hadapi masalah ini.

“Makasi bapak.sabar e, saat sekarang saya belum bisa memenuhi permintaan bapak tuk konfirmasi. Maaf bapak, saya butuh waktu tuk tenangkan diri, menyesali diri, menyiapkan diri tuk hadapi masalah ini. Makasi banyak sudah mau berkomunikasi bapak,” ujarnya melalui pesan whatsapp, Kamis, 25 November 2021 sore.

Selain populer di dan dikenal Vokal, MGPR juga diketahui merupakan Pendiri Komunitas Keluarga AJAIB.

Keluarga AJAIB adalah komunitas orang-orang yang memilih MGPR pada saat pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019 yang lalu. Kata AJAIB sendiri merupakan akronim dari Awal Perjuangan Bersama Menggapai Perubahan.

Diberitakan sebelumnya, Kejadian itu, Kepada wartawan, DW mengatakan,  pada Rabu (24/11/2021) malam sekitar pukul 24, dirinya  pulang dari melayat orang meninggal. Saat melewati Rayuan Kelapa, ia sempat diajak minum oleh kawan-kawan dan sempat duduk di sana. Saat itu, istrinya, NN menelepon mengatakan hatinya kurang tenang, mungkin karena mamanya sedang sakit dan minta suaminya ke rumah mamanya. Namun sesampainya di rumah, ia melihat mamanya sedang menonton tv dan tidak apa-apa. Setelah memanggil beberapa kali dan tidak ada jawaban, ia akhirnya kembali ke rumah.

Sesampainya di rumah, ia melihat lampu di dalam rumah masih menyala. Ia lalu dibukakan pintu oleh anaknya. Setelah masuk rumah, ia duduk bersama istrinya. Istrinya mengeluh sakit perut.

“Saya tanya perut sakit kenapa maka. Istri bilang tadi makan telur nona masak pake Lombok banyak jadi buat perut sakit,” katanya.

Setelah itu, istrinya pamit ke kamar mandi untuk buang air besar karena perutnya terus terasa sakit. Saat istrinya ke kamar mandi, ia juga mengantuk dan hendak tidur. Akan tetapi, setelah beberapa saat istrinya tak kunjung kembali dari kamar mandi, ia pun mulai berfirasat kurang enak. Akhirnya ia memutuskan untuk keluar dan kemanggil istrinya. Saat itu istrinya mengaku perutnya masih sakit.

Namun, ketika terlalu lama, ia pun mulai curiga. Apalagi, posisi kaki istrinya tidak seperti biasa seperti orang sedang BAB. Karena wc yang digunakan jonkok, namun posisi kaki istrinya seperti orang lagi berdiri.

Kebetulan, kamar mandi pintunya menggunakan seng dan ada jarak dengan tanah sehingga ia bisa melihat posisi kaki istrinya. Ia juga sempat mendengar suara seperti percakapan di dalam kamar WC. Sehingga ia semakin curiga. Apalagi, ia juga melihat ada kaki lain di dalam kamar WC selain kaki istrinya

Hampir kurang lebih 30 menit, istrinya keluar, dan saat keluar ia sempat mengatakan kepada lelaki di dalam WC.

“Nanti kau tanggung jawab dengan suami saya,” kata suaminya menirukan istrinya.

Saat istrinya keluar, ia langsung mendobrak masuk ke dalam kamar WC dan mendapati Oknum DPRD Lembata itu di dalam dan langsung  menghajarnya. Ia sempat membanting tubuh MGPR ini ke dinding kamar WC. saat DW menunduk hendak mengambil besi yang menutupi selang air, kesempatan MGPR Oknum DPRD Lembata itu untuk meloloskan diri dari gebukan suami NN

Setelah itu DW langsung mengambil parang (Kelewang) dan mengejarnya. sayangnya ia tak menjumpai anggota dewan yang selama ini penampilan entrik, pakai anting itu.

Karena emosi, ia lalu mengejar langsung ke rumah orangtua GMPR dan berteriak mencaci maki anggota dewan ini di rumah orangtuanya.

Tak puas, ia lalu menuju ke rumah MGPR  dan mencaci makinya di sana. Ia juga berteriak memanggil istri oknum dprd lembata dan menyampaikan kejengkelannya. Ia juga sempat memukul kaca spion mobil MGPR yang diparkir di halaman rumah.

Setelah itu, ia kembali ke rumah. Ia menanyakan istrinya dan karena emosi ia memukul istrinya. Ia baru berhenti memukul istrinya setelah anak kedua dan ketiga memeluknya sambil menangis.Ia sempat mau langsung melaporkan peristiwa itu ke polisi, namun karena memikirkan banyak hal akhirnya dibatalkan. Ia juga mengaku karena masih terbawa emosi, ia belum sempat tidur sejak semalam pasca kejadian hingga siang ini.

Sementara sejumlah wartawan yang mendatangi rumah anggota dewan Lembata itu untuk melakukan konfirmasi terkait dugaan kasus “kamar mandi” Oknum DPRD tidak ada. Menurut istri dari Oknum DPRD itu, suaminya pagi-pagi subuh sudah ke kampungnya di Lewoeleng.[pena]