RepublikRI

RepublikRI - Sepanjang dipimpin Gubernur Anies Baswedan, pelan-pelan Kota Jakarta tumbuh menjadi kota yang lebih sehat ketimbang dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan rilis lembaga riset YouGov yang berbasis di Inggris, Jakarta menempati peringkat ke-17 sebagai kota tersehat di dunia.

Bahkan, Jakarta mengalahkan kota-kota ternama di dunia lainnya, seperti Seoul, Jenewa, London, Washington DC, dan Paris.

Menurut Ketua Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) Agung Nugroho, posisi Jakarta sebagai kota sehat ke-17 dari 44 kota di dunia semakin menunjukan bahwa DKI membutuhkan upaya konkret untuk semakin menaikkan indeks derajat kesehatan warganya.

"Salah satunya adalah pembangunan rumah sakit tipe A sebagai rujukan provinsi," kata Agung saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (4/3).

Menurut Agung, ikhtiar membangun RS tipe A ini bisa diwujudkan dengan melepas 26,25 persen saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta yang merupakan produsen bir.

Agung mengungkapkan, di tengah pandemi, kesadaran hidup sehat warga DKI saat ini justru meningkat. Kondisi ini sepatutnya terus ditingkatkan agar angka harapan hidup warga DKI Jakarta semakin naik.

"Jadi makin terlihat aneh kalau Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi malahan mengganjal rencana Gubernur DKI untuk melepas saham (perusahaan) bir," ujar Agung, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.

Apalagi, lanjut Agung, mengonsumsi bir itu lebih banyak bahayanya untuk kesehatan.

Sehingga sudah tepat apa yang disampaikan Gubernur DKI bahwa hasil penjualan saham bir tersebut akan digunakan untuk membangun RS tipe A.

Agung juga mendorong Prasetio untuk melihat dengan cermat hasil survey YouGov, di mana Jakarta sukses mengalahkan Paris, sebagai kota tersehat di dunia.

Dengan begitu, politikus PDIP itu tidak lagi bersikeras menghalangi penjualan saham bir oleh Anies.

Agung pun menyarankan Prasetio mendukung upaya Pemprov DKI untuk meningkatkan derajat kesehatan warga DKI.

"Paris saja kalah dengan Jakarta sebagai kota sehat, kok Prasetio malah rela warga Jakarta penyakitan karena nenggak bir?" sindir Agung.(RMOL)

RepublikRI - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengomentari kabar yang menyebut enam laskar FPI meninggal dunia ditetapkan jadi tersangka. Dia mengatakan, sampai sekarang rasanya masih banyak yang kurang masuk akal.

Refly Harun mengungkit penyidikan Komnas HAM terkait pemilikan senpi (senjata api). Dia menyinggung rasanya ada pihak yang cemen.

Hal itu diungkapkan oleh Refly Harun lewat video yang disiarkan dari kanal YouTube miliknya, Kamis (4/3/2021) dinihari.

Refly Harun mengatakan, penetapan enam Laskar FPI meninggal dunia menjadi tersangka kasus baku tembak yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek itu membingungkan sampai dia menghubungi seorang ahli hukum pidana.

"Agak membingungkan. Saya sempat telfon ahli hukum pidana. Saya tanya kira-kira pernah tidak ada sebuah preseden, mayat atau jenazah dijadikan tersangka. Dia bilang sependek pengetahuan saya tidak pernah," ungkap Refly Harun.

"Biasanya orang dijadikan tersangka, (kalau meninggal) kasusnya dihentikan. Kasusnya ada di Ustaz Maaher At Thuwailibi. Kasus pidana dan perdata beda. Perdata kalau meninggal bisa dialihkan pihak lain yang berhubungan. Kalau pidana individual responsibility. Gak lazim," sambungnya.

Refly Harun lalu mengungkit hasil rekomendasi Komnas HAM yang menyoal kepemilikan senpi. Selain itu juga soal enam Laskar FPI yang disebut tidak menunggu sehingga terjadi insiden baku tembak.

"(Masalah itu) Sering diunderline. Mungkin saja (enam Laskar FPI) salah. Tapi kok rasanya cemen sekali ya. Petugas yang harusnya melindungi rakyat karena ditunggu kemudian menghabisi 6 laskar FPI," tegasnya.

Menurut Refly Harun, pihak kepolisian saat itu tidak melakukan penembakan di tempat-tempat vital. Seharusnya hanya dilakukan tembakan untuk melumpuhkan saja.

"Apalagi konon tembakan FPI cuma 2, sementara kepada 6 laskar FPI ada di 18 tempat-tempat mematikan. Sukar rasanya diterima apabila itu (polisi) membela diri," lanjut Refly.

Lebih lanjut, Refly Harun juga mengungkit penembakan terhadap empat Laskar FPI yang masih hidup. Kata dia, itu tergolong unlawful killing yaitu pembunuhan tidak menurut prosedur hukum.

"Tapi alih-alih mengusut pelaku, rupanya Bareskrim malah menjadikan 6 laskar FPI tersangka kasus penyerangan terhadap polisi. Perkelahian yang sangat tidak seimbang. Menyerang, tidak ada 1 pihak polisi pun terluka, 6 laskar FPI meninggal dunia," tambah Refly Tegas.

Meski begitu, dikabarkan sebelumnya bahwa Bareskim sudah membuat laporan polisi (LP) untuk kasus dugaan unlawful killing yang dilakukan polisi terhadap empat Laskar FPI dan penyelidikan sudah berlangsung.

Refly Harun kemudian mengungkit pihak keluarga yang berani melakukan sumpah muhabalah. Kata dia, hal itu bukan sesuatu yang main-main. Adapun sumpah itu diambil karena mereka merasa tidak mungkin anggota keluarga memiliki senpi.

Menyoroti perkembangan kasus Laskar FPI dengan polisi, Ahli Hukum Tata Negara itu mengatakan rasanya masih banyak yang kurang masuk akal. Dia mengatakan, kuncinya ada di pemerintahan Jokowi.

"Kalau mau terbuka dan jujur rasanya banyak yang kurang masuk akal. Barangkali kita bersabar sampai suatu saat nanti ada titik cerah. Kuncinya di pemerintahan Jokowi, apakah presiden punya keinginan mengungkap kasus ini seterang-terangnya atau membiarkan aparat hukum melakukan proses menurut versinya," tukasnya.

"Sebagai warga negara kita hanya berdoa bahwa kebenaran akan terungkap. Bukan berarti pihak kepolisian salah, tapi barangkali ada cerita atau konstruksi yang bisa kita terima dalam nalar yang menurut saya masih sukar," tandas Refly.

Enam Laskar FPI yang Tewas Ditetapkan Jadi Tersangka

Enam laskar Front Pembela Islam yang meninggal dunia ketika bentrok dengan anggota Polda Metro Jaya di jalan tol Jakarta - Cikampek pada Desember 2020, ditetapkan menjadi tersangka.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi mengatakan dalam waktu dekat, berkas perkara keenam tersangka dilimpahkan ke  Kejaksaan Agung untuk selanjutnya dibuat keputusan.

"(Penghentian perkara) itu kan bisa dipenyidikan bisa dipenuntutan," katanya. []

RepublikRI - Perempuan di Aceh bernama Isma Khaira divonis 3 bulan penjara terkait UU ITE. Isma turut membawa bayinya yang berusia 6 bulan lantaran membutuhkan air susu ibu (ASI).

Polri menerangkan, penahanan itu dilakukan oleh pengadilan. Jika kasus masih di kepolisian, setelah keluar Surat Edaran Kapolri SE/2/II/2021, Polri akan mengedepankan restorative justice untuk kasus UU ITE yang sifatnya interpersonal.

"Yang jelas, kasus di Aceh itu kan sudah proses ke pengadilan. Yang jelas, setelah keluar Surat Edaran Kapolri Nomor 2, masalah-masalah yang berhubungan dengan interpersonal, yang berhubungan dengan UU ITE, Polri akan mengedepankan restorative justice, membuka ruang mediasi seluas-luasnya," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/3/2021).

Rusdi menjelaskan, apabila proses mediasi tidak tercapai, akan dilakukan penegakan hukum. Meski demikian, Polri tidak akan melakukan penahanan, mengingat penegakan hukum ditempatkan di proses paling akhir.

"Ini akan kita kedepankan. Kalau toh proses mediasi tidak tercapai, akan tetap dilakukan penegakan hukum. Tetapi tidak dilakukan penahanan oleh Polri, seperti itu. Jadi, proses tetap berjalan, tapi tidak dilakukan penahanan. Ini bagian Polri betul-betul menempatkan penegakan hukum itu jadi proses paling akhir," terangnya.

Jika ditemukan pelanggaran UU ITE yang berpotensi menimbulkan konflik hingga memecah belah bangsa, lanjut Rusdi, barulah Polri akan menindak tegas pelanggar UU ITE tersebut.

"Jadi proses mediasi yang akan dikedepankan dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan UU ITE. Apalagi hanya masalah personal saja. Tapi apabila ada pelanggaran hukum yang sudah berdampak nanti memecah belah bangsa, akan menimbulkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa di sini, kami dari Polri akan menindak tegas semuanya," tegas Rusdi.

"Lain lagi kalau kasus-kasus yang berhubungan interpersonal. Kalau sudah memecah bangsa, memecah belah, ganggu ketertiban umum, Polri akan tindak tegas," sambung dia.

Sebelumnya, Isma Khaira menjalani hukuman penjara bersama bayinya berusia enam bulan. Isma divonis 3 bulan penjara terkait kasus ITE.

"Ibu itu sudah divonis tiga bulan penjara. Baru dieksekusi oleh jaksa ke Rutan Lhoksukon," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Aceh, Heni Yuwono, Senin (1/3/2021).

Isma divonis 3 bulan penjara dalam kasus pencemaran nama baik kepala desa (kades) di media sosial. Dikutip dari situs resmi Pengadilan Negeri Lhoksukon, kasus itu bermula saat Kades Bahktiar bersama perangkat desa mendatangi rumah terdakwa di Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, pada Kamis (2/4/2020).

Bahktiar disebut ingin menyelesaikan permasalahan sengketa tanah. Begitu tiba, Bahktiar disebut mendapat makian dari suami korban serta dipukul oleh Ibu Isma.

Bahktiar tidak melakukan perlawanan dan memilih pergi dari lokasi. Insiden tersebut ternyata direkam adik terdakwa dan videonya diunggah di grup keluarga.

Tak berapa lama kemudian, Isma disebut mengunggah video tersebut ke Facebook. Setelah video tersebut viral, Bahktiar membuat laporan ke polisi.

Kasus itu pun diproses. Dalam persidangan, Isma dituntut 5 bulan penjara, namun hakim memvonisnya 3 bulan bui. Selama persidangan, Isma tidak menjalani hukuman penjara.

RepublikRI - Dua anggota kelompok bersenjata Mujahidin Indonesia Timur (MIT) tewas dalam baku tembak dengan Satgas Madago Raya. Salah satunya ialah Haerul alias Irul.

Irul diketahui merupakan menantu dari eks pimpinan MIT, Santoso. Irul masuk daftar pencarian orang (DPO) asal Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Irul tewas bersama seorang terduga teroris lainnya yakni Samir alias Alfin yang berasal dari Banten.

"Betul (Irul menantu Santoso)," kata Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Didik Supranoto saat dimintai konfirmasi, Rabu (3/3/2021).

Baku tembak antara Satgas Madago Raya dan MIT terjadi di Pegunungan Andole, Desa Tambarana, Poso Pesisir Utara, pada Senin (1/3), sekitar pukul 16.30 Wita.

Kabar soal tewasnya dua anggota MIT ini sebelumnya dijelaskan Kapolda Sulteng Irjen Abdul Rakhman Baso. Dalam insiden itu, Irul tewas akibat bom yang dibawanya meledak.

"Kami baru saja usai melakukan identifikasi kepada kedua jenazah MIT. Keduanya adalah Samir alias Alfin dan Irul. Samir tewas tertembak dan Irul tewas akibat bom yang melekat pada badannya meledak," ungkap Irjen Abdul Rakhman Baso, Selasa (2/3).

Saat ini aparat Satgas Madago Raya masih melakukan pencarian di sekitar lokasi tersebut.

Dari lokasi tersebut, Satgas Madago Raya menyita sejumlah barang bukti, seperti senjata api laras panjang, GPS, bahan makanan, dan satu buah tas ransel milik kedua jenazah DPO MIT.

Selain dua orang tewas, diduga satu anggota MIT lainnya mengalami luka tembak. Diduga anggota MIT yang terluka ialah Ali Kalora yang menjadi pimpinan dalam kelompok terduga teroris tersebut.

Sekitar sepekan sebelumnya, Satgas Madago Raya gabungan TNI-Polri terlibat kontak tembak dengan terduga kelompok MIT Poso di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng. Dua anggota MIT diduga terluka.

"Kemarin Selasa (23/2), sekitar pukul 11.30 Wita, kami kontak tembak dengan kelompok DPO Mujahidin Indonesia Timur di wilayah Salubanga, Kabupaten Parigi Moutong," kata Komandan Resor Militer (Danrem) 132/Tadulako Brigjen TNI Farid Makruf, seperti dilansir Antara, Kamis (25/2).

Dia mengatakan, dalam kontak tembak tersebut, diduga dua orang DPO MIT Poso mengalami luka, berdasarkan adanya ceceran darah di lokasi tempat terjadinya kontak tembak. Satgas Madago Raya terus memburu kelompok MIT.(dtk)