RepublikRI

RepublikRI - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono menggunakan istilah G30STWK untuk batas akhir masa pemberhentian terhadap dirinya. 

Menurutnya, ada kesengajaan dari pimpinan KPK dengan memajukan tanggal menonaktifkan secara resmi 57 pegawai pada 30 September 2021 seolah-olah menjadikan dia dan rekan-rekannya tidak pancasilais.

Sebelumnya, pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan dilantik pada 1 Juni 2021, bertepatan dengan Hari Pancasila.

"Gimmick. Seakan-akan yang lain tidak pancasilais," kata Giri Suprapdiono dalam Podcast JPNN, Kamis (23/9).

Pemberhentian terhadap Giri dan 56 pegawai KPK lainnya dipercepat menjadi 30 September 2021.

Hal itu mengingatkan Giri pada peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 saat tujuh orang perwira TNI dibunuh.

"Pas ini, kan, jenderal-jenderal pemberantasan korupsi yang dihabisin," tambahnya.

Dia menambahkan para pegawai KPK yang diberangus adalah kepala satgas yang selama ini menangani sejumlah kasus besar di lembaga antikorupsi itu.

Di antara yang mengurusi kasus Harun Mashiku, kemudian dugaan korupsi bansos covid-19 dan beberapa perkara besar lainnya.

Melalui istilah G30STWK Giri berharap masyarakat juga akan mengingat 30 September 2021 sebagai hari ketika para pemberantas korupsi diberhentikan dan didiskriminasi.

"Semoga 1 Oktober juga bakal ada kemenangan, ya. Kesaktian Pancasila adalah kemenangan pemberantasan korupsi, bukan pemecatan kami," ujarnya.[jpnn]

RepublikRI - Menteri Agama (Menag) Cholil Qoumas alias Gus Yaqut belum lama ini mengungkapkan kekagumannya hingga memuji-muji sosok Cinta Laura.

Adapun hal itu ia lakukan sebagai respons atas aksi Cinta Laura Kiehl yang menyampaikan pidato dalam acara Malam Peluncuran Aksi Moderasi Beragama pada Rabu lalu, 22 September 2021.

Sebagai informasi, acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yakni Nadiem Makarim serta sejumlah tokoh nasional lainnya.

Cinta Laura dalam pidatonya menyampaikan soal pentingnya menghargai perbedaan, termasuk dalam beragama.

Ia lantas mengutip pernyataan filsuf Prancis, Rene Descartes. Berikut selengkapnya, sebagaimana dikutip terkini.id via Pikiranrakyat pada Jumat, 24 September 2021:

“Dia (Descartes) mengatakan, manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas, sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas.

Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas merasa mempunyai kemampuan untuk mengerti sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita?

Inilah salah satu akar dari masalah kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang.

Karena pemahaman yang terbatas dan tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan.

Merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Inilah yang akhirnya sering kali berubah menjadi sifat radikal.”

Gus Yaqut mengatakan, pidato Cinta Laura itu sangatlah luar biasa dan begitu dalam maknanya hingga bahkan membuatnya ingin menangis.

“Tidak banyak anak muda Indonesia bisa memberikan dan mampu memberikan pidato dengan makna sedalam itu,” tutur Qus Yaqut dalam pidato sambutannya yang diunggah di kanal Youtube Pendis Channel.

“Saya pengin nangis tadi, tapi saya malu ada istri saya. Ini luar biasa!” puji Gus Yaqut.

Ia kemudian mengatakan bahwa pidato seperti yang disampaikan Cinta Laura sebelumnya sering disampaikan pula olehnya sebelum menjabat sebagai Menteri Agama.

“Saya terus terang, sebelum saya ditugaskan Presiden di sini, apa yang disampaikan Cinta Laura ini biasa saya pidatokan berjam-jam di depan kader-kader Ansor dan Banser,” pungkas Gus Yaqut.[terkini]

RepublikRI - Keputusan AS dan sejumlah negara Barat untuk memberlakukan sanksi ekonomi berupa pembekuan dana milik Afghanistan mendapat kecaman dari anggota Komisi Politik Taliban Anas Haqqani.

Dalam sebuah wawancara bersama CNN, Haqqani menyatakan bahwa negara-negara Barat tidak dapat memaksakan kebudayaan mereka dengan cara menahan hak rakyat Afghanistan.

"AS tidak akan dapat memaksa Taliban untuk meniru dan mengadopsi budaya Barat di Afghanistan dengan menekannya menggunakan dana beku negara itu," kata Haqqani.

Ia menegaskan 'uang beku' itu adalah hak rakyat. Tidak ada hubungannya dengan pemerintahan dan politik.

"Dengan uang beku mereka tidak bisa membuat kita meniru dan membawa budaya mereka ke sini. Itu bertentangan dengan sejarah, kepercayaan, dan tradisi kami,” lanjutnya.

Menurut Haqqani, AS sama sekali tidak memiliki hak untuk membekukan dana milik Afghanistan, dan meskipun Washington mempertahankan keputusannya, mereka tidak akan menyerah begitu saja.

“Kami tidak akan menyerah pada hak-hak rakyat kami. Ini bukan hak Presiden AS Joe Biden atau hak pemerintah AS bagi mereka untuk membekukan dana,” kata Haqqani.

"Jika dunia berpikir mereka dapat memberikan banyak tekanan pada kita melalui masalah ini (tekanan ekonomi), itu adalah pemikiran yang sangat salah. Rezeki tidak ada di tangan Biden, Eropa, Rusia atau China. Kami tidak panik dengan kesulitan ini," tambahnya.

Ekonomi Afghanistan berada di bawah tekanan besar, dengan harga makanan dan bahan bakar naik tajam di tengah kekurangan uang tunai, dipicu oleh penghentian bantuan asing dan kekeringan.

Kesulitan itu semakin bertambah ketika AS membekukan hampir 10 miliar dolar emas, investasi, dan cadangan mata uang asing milik Afghanistan sejak Taliban menguasai Kabul pada 15 Agustus lalu.

Washington berencana menggunakan dana yang dibekukan itu sebagai sarana untuk menekan Taliban agar menghormati hak-hak perempuan dan mengatur publik dengan cara yang sah.(RMOL)

RepublikRI - Sikap pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang kini menjadi penasihat hukum kubu Moeldoko mendapat kecaman keras dari Partai Demokrat. Terlebih saat Yusril mengaku netral dan menjadi kuasa hukum Moeldoko hanya karena peduli pada demokratisasi dalam tubuh partai politik.

Menurut politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik, sikap tersebut justru memperlihatkan bahwa Yusril secara tidak langsung sedang memihak pada kelompok kuat yang sedang menindas

"Skandal hina pengambil-alihan paksa Partai Demokrat oleh unsur Istana, yang pada kenyataannya dibiarkan saja oleh Presiden, pada hakikatnya adalah sebuah krisis moral politik. Dan orang yang mengambil sikap netral (Yusril) dalam sebuah krisis moral, sebenarnya sedang memihak pada si kuat dan si penindas," urainya kepada wartawan, Jumat siang (24/9).

Rachland juga menilai kepedulian Yusril terhadap demokratisasi parpol justru berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan.

Sebab, Yusril berpendapat bahwa terdapat kekosongan hukum berupa ketiadaan otoritas negara untuk menguji kesesuaian AD/ART partai politik dengan UU. Atas alasan itu, dia mendesak Mahkamah Agung (MA) agar mengklaim kewenangan tersebut dan menguji AD/ART Partai Demokrat.

"Tapi harapan agar partai partai politik di Indonesia menjadi partai politik modern, ada pada semua pihak. Justru karena itu, andai benar Yusril peduli, maka ia harus memeriksa AD/ART semua partai. Bukan cuma Demokrat," kata Rachland.

Dalam keperluan itu, kata Rachland, bisa saja memilih bertindak sebagai profesor tata negara yang berjuang dengan sepenuhnya pamrih akademis. Misalnya mendorong legislative review terhadap UU Partai Politik agar "kekosongan hukum" yang dia sebut bisa dibahas para legislator.

"Tapi tidak. Ia justru secara spesifik dan selektif menyoal AD/ART Partai Demokrat. Melewatkan secara sengaja AD/ART partai partai politik anggota koalisi pemerintah," sambungnya.

Padahal, faktanya ada partai anggota koalisi pemerintah yang memiliki struktur Majelis Tinggi namun dengan kekuasaan yang bahkan jauh lebih besar, yakni berwenang membatalkan semua keputusan Dewan Pengurus.

Yusril, bila meneliti, pasti juga akan menemukan AD/ART partai lain pendukung Jokowi yang mengatur KLB hanya bisa diselenggarakan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

"Jadi kenapa hanya Demokrat? Jawabnya, karena Yusril memihak Moeldoko dan mendapat keuntungan dari praktik politik hina yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan pada Partai Demokrat,” tegas Rachland.

Menurutnya, sebagai advokat, Yusril sebenarnya bisa menolak menjadi Kuasa Hukum Moeldoko tanpa berakibat pupusnya akses Moeldoko pada keadilan. Apalagi Moeldoko bukan orang miskin dan mampu membeli jasa advokat lain.

"Tak bisa lain, klaim netralitas Yusril adalah tabir asap yang sia-sia menutupi pemihakannya pada KSP Moeldoko. Alih-alih kampiun demokrasi, seperti klaimnya sendiri, Yusril dalam kasus ini justru adalah kuku-kuku tajam dari praktik politik yang menindas," imbuh dia.(RMOL)

RepublikRI - Foto Tukul Arwana divaksin ramai dibahas di media sosial. Pada lima hari lalu, Tukul Arwana memang memamerkan foto dia menerima vaksin Covid-19 yang pertama. Kini, sang presenter kondang mengalami pendarahan otak. Di sisi lain, ahli ungkap fakta beberapa vaksin Covid-19 telah memicu pembekuan darah. 

Tukul Arwana telah menjalani operasi pendarahan otak di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON), Cawang, Jakarta Timur. Dalam operasi itu, tim dokter menghabiskan waktu sekitar dua jam untuk menangani masalah kesehatan sang komedian. Kini, Tukul Arwana sedang menjalani masa pemulihan. 

Anak sulung Tukul Arwana, Ega Prayudi, memohon doa untuk kesembuhan sang ayah. "Buat teman-teman, rekan-rekan media, fans Tukul Arwana, saya sebagai anak mohon doa untuk kesembuhan orang tua kami, itu saja," ujar Ega Prayudi saat ditemui di RS PON, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (23/9/2021).

Hal senada juga disampaikan Kimon selaku manajer Tukul saat ditemui di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (23/9).

"Alhamdulillah sudah dilakukan operasi. Sekarang sedang dalam masa pemulihan. Saya mewakili keluarga besar Tukul Arwana minta doanya agar beliau lekas pulih, lekas menghibur kembali di layar kaca, di stasiun TV," ucapnya. 

Kimon juga membenarkan bahwa kondisi sang komedian kini sudah mulai membaik. Namun ia tak belum bisa membeberkan secara medis karena masih menunggu keterangan dari dokter.

"Dan juga saat ini beliau memerlukan istirahat yang intens kami mohon doanya. Saya belum bisa beri statement apa-apa, karena mungkin juga pihak dokter nanti akan berikan statement dari RS," sebut Kimon.

Tukul Arwana pun sedang dalam masa pemulihan saat ini. Ia butuh istirahat yang cukup agar kondisinya semakin membaik.

"Saya mohon buat pemirsa di rumah, kita minta doanya supaya mas Tukul lekas sembuh," katanya. "Alhamdulillah sudah bisa respons," tutup Simon.

Dilihat di halaman Instagramnya, hingga kemarin ia masih aktif menggunakan media sosialnya. Bahkan kemarin, ia juga mempromosikan tayangan acaranya, Tukul Arwana One Man Show yang menghadirkan Novia Bachmid, Christie, dan Reza Dharmawangsa. "One Man Show Indosiar," tulisnya pada unggahan video itu.

Tiga hari lalu, Jumat, 17 September 2021, Tukul bahkan bergoyang sambil menyanyi di acara pembukaan toko roti. "Amin...Ya....terima kasih," tulisnya. Penyanyi organ tunggal yang mengiringi Tukul bernyanyi menggoda tamu undangan, "Itu Mbak Maria Vania ikut menyanyi," kata si penyanyi orkes tunggal yang menemani Tukul bernyanyi.

Di hari yang sama, Tukul memamerkan kencannya yang berharga bersama putri kesayangannya makan di restoran Jepang yang berada di dalam mal. "Alhamdulillah akhirnya kita bisa jalan ke mal, ya anak wedok, sudah berapa minggu," katanya sambil berjalan dan merangkul putrinya.

Kabar Tukul Arwana mengalami serangan stroke juga menggerakkan para sahabatnya untuk meminta doa netizen. Maria Vania dan Vega Darwanti meminta netizen bersama-sama mendoakan Tukul. "Mohon doanya buat kesembuhan Mas @tukul.arwanaofficial supaya bisa kembali lagi sehat dan menghibur kita semua lagi," tulis Maria.

Foto Tukul Arwana divaksin ramai dibahas di media sosial. Maklum, netizen ingin mencari tahu apakah sebenarnya Tukul mengalami pendarahan otak karena disebabkan oleh vaksin Covid-19?

Lima hari lalu, Tukul mengunggah video dan foto kegembiraannya akhirnya mengikuti vaksinasi Covid-19. "Baru pertama karena sibuk. Jadi sempatnya alhamdulillah dipertemukan di sini," katanya saat diwawancarai. Ia memberikan pesan pada unggahannya itu. "Ayo vaksin biar nyaman untuk semuanya."

Jika dilihat di foto Tukul Arwana divaksin, sang komedian mendapat vaksin Covid-19 dosis pertama pada Jumat (17/9/2021), sekitar lima hari yang lalu. Setelah mendapat vaksin, empat hari kemudian Tukul tiba-tiba saja mengeluh pusing sampai pada akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan mengalami pendarahan di otaknya.

Padahal, menurut kerabat dekat dan keluarganya Tukul memang dikenal sebagai pribadi yang riang dan hampir selalu terlihat sehat. Kini, foto Tukul Arwana divaksin ramai dibahas di media sosial. Sejumlah netizen menanyakan apakah ada kaitannya vaksin Covid-19 dengan pendarahan otak yang dialami sang komedian. 

“Aku lihat Mas Tukul selalu sehat aku selalu nanya resep nggak sakit apa katanya nggak ada tapi semangat kerjanya yang tinggi dan nggak pernah ada dia ngeluh," kata Inul Daratista.

Lantas, apakah sebenarnya vaksin Covid-19 bisa memicu terjadinya pendarahan di otak? Ahli ungkap beberapa vaksin Covid-19 telah memicu pembekuan darah.

Pada dasarnya, meskipun risikonya kecil tetapi pendarahan otak memang bisa terjadi pasca mendapat suntikan vaksin Covid-19.

Mengutip dari laman Halodoc, beberapa orang yang mengalami pembekuan setelah mendapatkan vaksin mungkin telah terinfeksi Covid-19 baik mengalami infeksi awal tanpa gejala pada saat vaksinasi atau terkena infeksi pada saat perjalanan menuju lokasi vaksin.

Infeksi yang disebabkan oleh Covid-19 risikonya memang lebih tinggi dengan penyebab pembekuan dan pendarahan.

Beberapa orang memang sangat membutuhkan perawatan khusus di rumah sakit karena komplikasi pembekuan darah abnormal yang diakibatkan infeksi Covid-19.

Terlepas dari adanya infeksi atau setelah mendapat vaksin Covid-19, memang ada kemungkinan seseorang mengalami penggumpalan dan pendarahan.

Meski begitu, infeksi Covid-19 masih tetap menjadi penyebab terkuat seseorang bisa mengalami pembekuan atau pendarahan daripada efek samping dari vaksin virus itu sendiri.

Sementara itu contoh kasusnya yakni di India pada Maret 2021 lalu ada seorang pria yang dinyatakan meninggal dunia akibat menderita pendarahan otak, padahal dua hari sebelumnya baru disuntik vaksin Covid-19.

Mengutip dari laman Hindustantimes, seorang buruh meninggal dunia disetelah dua hari divaksinasi virus Covid-19, tetapi dokter belum mengaitkan kematian itu dengan inokulasi.

Selain itu ada juga seorang tenaga kesehatan (nakes) di Norwegia meninggal dunia karena pendarahan otak setelah menerima vaksin Covid-19 AstraZeneca pada Selasa (16/3/2021) lalu.

Meski begitu masih sama seperti kasus sebelumnya, dokter belum mau memastikan apakah ada hubungan langsung kematian itu dengan suntikan vaksin yang telah dilakukan.

Beberapa waktu lalu, Amerika Serikat memutuskan untuk menangguhkan penggunaan vaksin Covid-19 Johnson& Johnson, setelah 6 orang dari 6,8 juta orang yang menerim vaksin mengalami pembekuan darah.

Kasus tersebut tampaknya serupa dengan pembekuan darah langka, yang terlihat pada penerima vaksin Oxford / AstraZeneca, yang menyebabkan beberapa negara juga menangguhkan penggunaan vaksin AstraZeneca.

Sindrom pembekuan darah ini menyebabkan orang memiliki jenis gumpalan darah yang tidak biasa, seringkali yang terbentuk di otak - disebut trombosis sinus vena serebral atau CVST - ditambah dengan rendahnya tingkat trombosit, partikel kecil dalam darah yang saling menempel sehingga membentuk gumpalan.

Pembekuan darah ini terjadi terutama pada orang di bawah sekitar 60, dan lebih sering pada wanita daripada pria. Tetapi perbedaan jenis kelamin, mungkin karena lebih banyak perempuan yang telah divaksinasi, karena banyak perempuan menjadi petugas kesehatan dan staf panti jompo

Munir Pirmohamed, ketua Komisi Pengobatan Manusia Inggris, dalam analisis terhadap 79 kasus Inggris yang mengalami pembekuan darah setelah suntikan Oxford / AstraZeneca, kasus tersebut terjadi pada tingkat yang sama pada pria dan wanita.

Baca Juga: Sama-sama Ngenes Ditinggal Nikah Orang Tersayang, Rizky Billar dan Lesty Kejora Saling Nyanyikan Lagu Cinta, Pertanyaan Tukul Arwana Malah Bikin Geger

Angka keseluruhan adalah 4 kasus per sejuta orang yang telah menerima vaksin di Inggris. Tidak diketahui mengapa orang yang lebih muda tampak lebih berisiko mengalami pembekuan darah, tetapi distribusi usia sebagian menjadi alasan, mengapa beberapa negara mengatakan vaksin ini hanya boleh diberikan kepada mereka dengan usia tertentu.

Alasan lainnya adalah orang tua lebih berisiko tertular Covid-19, jadi manfaat vaksin mungkin lebih besar daripada risikonya. Enam kasus CVST yang baru dilaporkan pada penerima vaksin Johnson & Johnson, salah satunya berakibat fatal, dan semuanya terjadi pada wanita berusia antara 18 dan 48 tahun.

Enam kasus CVST yang baru dilaporkan pada penerima vaksin Johnson & Johnson, salah satunya berakibat fatal, dan semuanya terjadi pada wanita berusia antara 18 dan 48 tahun. Kejadian ini membuat Johnson & Johnson mengumumkan, bahwa mereka akan menunda peluncuran produk mereka di Eropa.

"Kami telah bekerja sama dengan ahli medis dan otoritas kesehatan, dan kami sangat mendukung komunikasi terbuka terkait informasi ini kepada profesional perawatan kesehatan dan publik," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.

Lantas sebenarnya apa yang menyebabkan pembekuan darah? Dalam kasus Oxford / AstraZeneca, banyak dari mereka yang mengalami pembekuan darah telah dites positif untuk antibodi yang mengikat molekul yang dilepaskan oleh trombosit, yang disebut faktor trombosit 4 atau PF4.

Menurut Andreas Greinacher dari Universitas Greifswald, Jerman, vaksin entah bagaimana dapat memicu produksi antibodi tersebut, yang menyebabkan beberapa gumpalan kecil terbentuk di dalam darah dan dapat menggunakan trombosit.

Baca Juga: Sama-sama Ngenes Ditinggal Nikah Orang Tersayang, Rizky Billar dan Lesty Kejora Saling Nyanyikan Lagu Cinta, Pertanyaan Tukul Arwana Malah Bikin Geger

“Ini menyerupai sindrom di mana antibodi serupa dapat dipicu oleh pengobatan pengencer darah heparin,” kata Greinacher, yang merupakan ahli dalam efek samping heparin.

Pedoman yang baru-baru ini dikeluarkan di beberapa negara menyarankan, tes untuk antibodi trombosit harus diberikan jika seseorang memiliki gejala yang menunjukkan sindrom pembekuan darah dalam dua minggu setelah mendapatkan vaksin Covid-19.

Jika positif, mereka harus mendapat perawatan yang sama, yang biasanya diberikan kepada orang-orang yang mengalami efek samping heparin yang langka, yang berbeda dengan yang diberikan untuk pembekuan darah biasa.

Greinacher mengatakan, penelitian sebelumnya pada tikus menunjukkan bahwa DNA dapat mengikat PF4, memicu pembentukan antibodi, dan meningkatkan pembekuan darah. Dia kemudian berspekulasi, mungkin itu sebabnya, mengapa efek pembekuan darah hanya tampak pada vaksin berbasis adenovirus yang mengandung DNA.

Vaksin Oxford / AstraZeneca terdiri dari gen untuk protein lonjakan virus Corona yang dibawa dalam DNA adenovirus simpanse - virus flu yang tidak berbahaya. Vaksin Johnson & Johnson bekerja dengan cara yang sama, tetapi menggunakan DNA dari adenovirus manusia.

Sedangkan vaksin Pfizer / BioNTech dan vaksin Moderna, di sisi lain, didasarkan pada mRNA, untaian materi genetik yang mengkode protein lonjakan, yang memberikan instruksi kepada sel-sel tubuh untuk membuat protein lonjakan. Peter Marks dari Food and Drug Administration AS juga menyebitkan, tidak ada kasus CVST dengan trombosit rendah yang dilaporkan salah satu dari vaksin tersebut.

“Apa yang kami lihat dengan vaksin Johnson & Johnson terlihat sangat mirip dengan vaksin AstraZeneca,” kata Marks. “Kami berspekulasi, kemungkinan penyebabnya adalah mekanisme serupa yang mungkin terjadi dengan vaksin vektor adenoviral lainnya.”

Namun menurut Greinacher, sindrom pembekuan darah sebenarnya jarang terjadi. Hal ini menunjukkan, bahwa mereka yang mengalaminya memiliki beberapa faktor lain yang membuat mereka rentan terhadapnya.

“Harus ada faktor pendamping individu untuk memicu ini. Jika tidak, kami akan melihat masalah ini pada lebih banyak individu, tetapi untungnya tidak demikian."

Marks tidak mengatakan apakah enam kasus yang mengalami pembekuan darah setelah vaksin Johnson & Johnson, memiliki ciri khas antibodi terhadap trombosit.

Tetapi FDA mengatakan, satu alasan menghentikan penggunaan vaksin tersebut adalah untuk memberikan waktu bagi para dokter mempelajari cara mendiagnosis dan mengobati sindrom pembekuan darah yang tidak biasa, dengan tepat.[grid]

RepublikRI - Pimpinan KPK diduga memerintahkan penyidik untuk memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Para penyidik dikabarkan terpaksa memanggil Anies pada Selasa lalu (21/9/2021) lantaran enggan terlibat masalah dengan petinggi KPK.  

Selama sekitar lima jam, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa lalu. Anies hadir di kantor KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembelian tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019.

Anies mengaku dicecar delapan pertanyaan oleh penyidik tentang substansi dugaan kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 152,5 miliar itu. “Pertanyaan menyangkut landasan program, seputar peraturan yang ada di Jakarta,” kata Anies kepada wartawan.

Sejauh ini KPK sudah menetapkan lima tersangka dalam perkara korupsi tanah di Munjul. Mereka adalah mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene; Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar; dan korporasi PT Adonara Propertindo.

Berdasarkan informasi dari KPK, kasus korupsi ini bermula pada awal Maret 2019. Adonara Propertindo dan Aldira Berkah Abadi Makmur menawarkan tanah seluas 4,2 hektare di Munjul kepada Sarana Jaya. Rencananya, tanah tersebut akan dibangun menjadi rumah DP 0 rupiah sesuai dengan janji kampanye Anies.

Namun rupanya tanah itu masih menjadi milik Kongregasi Suster-suster Cinta Kasih Carolus Borromeus. Pada akhir Maret lalu, Tommy, Anja, dan Rudi membeli tanah tersebut dengan harga Rp 2,5 juta per meter atau total Rp 104,8 miliar. Kemudian, ketiganya menawarkan lahan tersebut kepada Sarana Jaya dengan harga Rp 7,5 juta per meter atau total Rp 315 miliar.

Penyidik menduga kedua perusahaan itu bermain mata dengan Yoory dengan membuat negosiasi harga fiktif hingga muncul kesepakatan harga Rp 5,2 juta per meter atau total Rp 217 miliar. Selanjutnya, secara bertahap, Sarana Jaya mentransfer uang tersebut ke Adonara Propertindo. 

KPK juga memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, pada hari yang sama. Adapun Prasetyo kebagian tujuh pertanyaan dari penyidik.

Menurut politikus PDIP itu, penyidik komisi antirasuah mencecar soal mekanisme penganggaran di DKI Jakarta, dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), kebijakan umum anggaran (KUA), hingga rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). “Soal anggarannya saja,” kata Prasetyo.

Berdasarkan penelusuran Tempo, berkas perkara para tersangka korupsi tanah di Munjul hampir selesai. Dalam waktu dekat, penyidik akan mengirim pemberitahuan berkas penyidikan telah lengkap kepada jaksa penuntut.

Seorang narasumber menyebutkan pemanggilan Anies dan Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, sekadar untuk melengkapi berkas para tersangka. Dengan kata lain, sekadar membahas mekanisme penganggaran yang sudah dijelaskan saksi-saksi dari Pemerintah Provinsi DKI yang sudah dipanggil sebelumnya.

Sumber tersebut menyebutkan sejak awal KPK tidak punya rencana memanggil dan memeriksa Gubernur Anies. Alasannya, penyidik tidak menemukan keterkaitan Anies dengan perbuatan materiil para tersangka. “Ada perintah dari pimpinan dan struktural,” kata sumber itu, kemarin (23/9/2021).

Walhasil, penyidik pun melayangkan surat panggilan kepada DKI 1. Keputusan tersebut diambil lantaran penyidik tak mau terlibat masalah dengan pimpinan. “Karena tidak mau ribut (dengan pimpinan) karena menolak terus. Akhirnya, dipanggil di akhir masa penyidikan dibarengi pemanggilan Ketua Banggar (Ketua DPRD, Prasetyo Edi -red),” kata sumber itu.

KPK belum memberikan tanggapan perihal cawe-cawe pimpinan KPK dalam pemanggilan Anies Baswedan. Tiga pemimpin KPK, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata, tak merespons pesan singkat yang dikirim Tempo, kemarin.

Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan pemeriksaan Anies dan Prasetyo secara umum diperlukan penyidik untuk mengkonfirmasi proses usulan anggaran. Salah satunya tentang penyertaan modal APBD DKI Jakarta kepada Sarana Jaya. “Saksi menerangkan mengenai salah satu penyertaan modal kepada Perumda Sarana Jaya yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah DP 0 rupiah,” kata Ali Fikri.

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengatakan pemanggilan Anies oleh KPK itu merupakan keputusan yang wajar. Sebab, sebagai gubernur, Anies punya tanggung jawab dalam penggunaan duit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. “Tidak apa-apa kalau pimpinan KPK meminta Anies dipanggil. Malah bagus untuk klarifikasi,” kata Boyamin ketika dihubungi, kemarin.

Menurut Boyamin, pemanggilan Anies pada Selasa lalu itu justru menjadi keputusan yang tepat bagi KPK dan Anies. Sebab, hal itu akan membuktikan bahwa KPK tidak ada kesan melindungi Gubernur DKI Jakarta dari kasus korupsi tanah di Munjul.

Sebaliknya, Anies punya kesempatan untuk menjelaskan sekaligus membuktikan bahwa dia tidak terlibat dalam kasus tersebut. “Justru semakin terang. Menurut saya, KPK dan Anies sama-sama benarnya,” kata Boyamin.

(Sumber: Koran Tempo, Jumat, 24/09/2021)

RepublikRI - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan 'gerah' saat disebut memiliki bagian dari perusahaan tambang di Blok Wabu, Papua. Diduga bukan hanya Luhut, tapi sejumlah nama purnawirawan TNI serta pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) juga disebut dalam lingkaran perusahaan tambang di Bumi Cenderawasih.

Hal tersebut terkuak dalam laporan "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya”. Laporan tersebut merupakan hasil kajian yang diluncurkan oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia.

Mereka tergabung dalam gerakan BersihkanIndonesia.

Dalam laporan yang juga diunggah melalui situs KontraS.org seperti dikutip Suara.com Kamis (23/9/2021), dijelaskan terdapat empat perusahaan yang berkonsentrasi pada pertambangan yakni PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata’Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan).

Luhut beserta TNI/Polri terdeteksi terkoneksi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ). Bukan hanya Luhut, namun dari hasil kajian itu juga terungkap ada tiga nama aparat yang diduga terhubung dengan PTMQ.

Mereka ialah Purnawirawan Polisi Rudiard Tampubolon selaku komisaris PTMQ, Purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan (LBP).

"Bahkan West Wits Mining (pemegang saham MQ) menganggap bahwa kepemimpinan dan pengalaman Rudiard cukup berhasil menavigasi jalur menuju dimulainya operasi pertambangan," demikian tertulis dalam kajian yang dikutip Suara.com.

Berdasarkan data Darewo River Gold Project, West Wits Mining membagi sejumlah 30 persen saham kepada PT Tobacom Del Mandiri (TDM) di mana presiden direkturnya ialah Purnawirawan TNI Paulus Prananto.

West Wits Mining juga menyebut bahwa TDM bertanggung jawab terkait izin kehutanan dan terkait keamanan akses ke lokasi proyek.

TDM sendiri masih menjadi bagian dari PT Toba Sejahtera Group, di mana pemilik saham minoritasnya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Dua purnawirawan TNI yang terkait dengan perusahaan MQ, Paulus Prananto dan Luhut Binsar Panjaitan merupakan anggota tim relawan (Bravo Lima) pemenangan Presiden Joko Widodo pada 2014 dan 2019.

Selain itu, kajian tersebut juga mengungkap ada lima aparat militer baik TNI maupun Polri yang terlibat dalam kasus rencana tambang emas di Blok Wabu.

Lima aparat tersebut sebenarnya berasal dari tiga nama entitas perusahaan yang berbeda, akan tetapi masih satu payung di bawah perusahaan BUMN Holding Industri Pertambangan yakni MIND ID.

Saat PT Freeport masih bergabung di Blok Wabu, ada nama Purnawirawan TNI Hinsa Siburian (HS) sebagai komisaris PTFI.

Hinsa pernah menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih Papua pada 2015-2017.

"HS juga tercatat tergabung dalam tim relawan (Cakra 19) pemenangan Presiden Jokowi pada 2019," ungkapnya.

Setelah PT Freeport menarik diri dari Balok Wabu, konsensinya dikembalikan ke pemerintah Indonesia dan dipegang oleh PT ANTAM.

Di dalam PT ANTAM juga ada dua nama aparat militer yakni Purnawirawan TNI Agus Surya Bakti dan Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo.

Bambang juga masih aktif menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

Sementara itu di MIND ID tercatat nama Purnawirawan TNI Doni Monardo sebagai Komisaris Utama dan Purnawirawan Muhammad Munir sebagai Komisaris Independen. Munir juga tercatat sebagai Ketua Dewan Analisa Strategis BIN.

Kemudian, dalam kajian juga menemukan adanya indikasi kepentingan ekonomi di balik operasi militer ilegal di Intan Jaya.

Ada yang berasal dari Kopassus bahkan juga ada yang memiliki pengalaman di BIN.

“Berdasarkan Peraturan Kepolisian 3/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, pemberian bantuan pengamanan sebagaimana dilaksanakan berdasarkan pada permintaan pengelola Obvitnas dan/atau Objek Tertentu," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.

"Oleh karena itu keterlibatan tersebut memperkuat indikasi adanya konflik kepentingan,” tambahnya.[suara]

RepublikRI - Oleh: Eka Gumilar

Ketua Rekat Indonesia

Saya cukup kaget membaca di media (klikanggaran.com) mengenai statement Rizal Ramli yang mengomentari kasus yang menimpa Rocky Gerung dan Sentul City.

Saya gak sangka ternyata pemikirannya kerdil kaya bocil yang terlihat bisa lakukan apapun demi penuhi hasrat politiknya.

Jujur awalnya saya menaruh hormat pada beliau, sebagai aktivis senior dan akedemisi yang banyak mengkritisi penegakan hukum dan keadilan. Tapi setelah ini saya melihatnya hanya mantan pejabat tua yang halu, yang bermimpi kejayaannya akan kembali dengan memanfaatkan dan tunggangi situasi yang dia anggap lezat, dengan mengatasnamakan "demi rakyat".

Bagaimana tidak, dia mengatakan dengan keji bahwa Sentul City merampas tanah rakyat dengan pakai preman, memaksa memagari pesantren dengan menggunakan preman, dll.

Publik akan membaca ini seperti jaman penjajahan dulu, rakyat Bojong Koneng seperti sedang dijajah Sentul City.

Bung! Kumur-kumur dulu Anda... sebelum asal ngomong.

Kalianlah yang keji, mendompleng dan sebut 'nasib rakyat', 'demi rakyat', memprovokasi rakyat tapi Anda tega benturkan rakyat dengan perusahaan yang selama ini menjadi sumber mata pencarian mereka.

Bedakan Bung warga dengan pendatang. Yang Anda sedang bela itu pendatang, di luar warga Bojong Koneng yang tanahnya kalian manfaatkan dan beli dengan sangat murah lalu dibangun villa liar (tanpa IMB), dan tidak memberikan pemasukan pajak pada negara dengan semestinya, tapi ingin  menggunakan fasilitas Sentul City yang lengkap? Periksa, mereka ber-KTP mana.

Konon Anda juga punya lahan di sekitar Sentul City?

Dimana nurani Anda? Disaat kalian hanya bisa mengkritisi Sentul City yang sudah memberikan bukti, memberikan ribuan lapangan pekerjaan, memberikan kenyamanan fasilitas dan bisa hidup berdampingan harmoni dengan penduduk.

Bung Rizal Ramli, Anda jangan jadi provokator yang hanya terus membuat gaduh, memalukan!

Syahwat Anda bau anyir ingin manfaatkan isu rakyat demi peluang 2024? Bercerminlah dengan benar Bung!

Cara-cara Anda membuat fitnah dengan keji dan kejam lebih berbahaya dari penjajah. Anda menggunakan emosi rakyat untuk raih syahwat politik anda.

Saya Eka Gumilar, warga Sentul City Bogor sejak 1996 dimana saya melihat selama ini warga banyak diuntungkan dengan kehadiran Sentul City dan dapat hidup rekat berdampingan dengan harmonis.

Jangan juga coba ada yang membawa persoalan ini ke persoalan rasis.

Buka mata, Sentul City bisa menghadirkan tiga mesjid besar di kawasannya, menata para pedagang pisang bisa berjualan di dalam kawasannya, bisa menyerap ribuan tenaga kerja sampai profesional. Bahkan saya pada tahun 2005 dan temen lainnya pribumi Muslim pernah menjadi profesional di management Sentul City Group.

Warga Bojong Koneng yang punya lahan HGU tidak ada yang dapat somasi Bung! Somasi tersebut untuk pendatang liar yang menduduki tanah dan membangun rumah yang sudah menjadi milik Sentul City. Kalau bukan pemilik sah, ya pasti diingatkan, gak mau baru digusur.

Anda tau konsep Urband Development City? Membantu Jakarta agar tidak terlalu padat, perlu dibangun kota-kota alternatif dimana penduduknya bisa tinggal, bekerja dan mencari kehidupan lebih baik.

Karena itu, pernyataan Rizal Ramli cs yang mengomentari kasus sengketa yang menimpa Rocky Gerung dan Sentul City sangat memprovokasi publik dan menebar kebencian, dan potensi membuat perpecahan.

Saya selaku ketua Rekat wajib berbicara dan meluruskan persoalan yang ada.

Publik jadi tau sekarang seperti apa Rizal Ramli ketika haus berkuasa.

Sekelas dia seharusnya  paham permasalahan Sentul City dengan RG adalah permasalahan privat yang bisa diselesaikan dengan jalur formal pengadilan maupun kekeluargaan, dan tidak memerlukan provokasi yang menyebabkan kerugian bagi warga sekitar.

Kita berharap para tokoh harus lebih bijak mengeluarkan statement agar tidak semakin gaduh dan merugikan banyak pihak.

Jangan hanya mengeksploitasi bahasa 'demi rakyat', 'demi warga', lalu tega membenturkan rakyat, membakar emosi rakyat dengan perusahaan yang selama ini hadir memberikan kehidupan lebih baik.

Ingin tampil seperti pejuang rakyat tapi sebenarnya dibalik itu tersimpan niat busuk ingin memanfaatkan dan menunggangi situasi demi kepentingan syahwat politiknya.

Mari kita lihat, siapa siapa yang ingin naik panggung dengan tega  memanfaatkan bahasa rakyat tapi tak pernah berbuat untuk rakyat. (*)