RepublikRI

RepublikRI - Video sejumlah orang membagi-bagi uang segepok di sebuah warung kopi beredar di media sosial. Lokasi video disebut di Desa Bangun Jaya, Tambusai Utara, Rokan Hulu (Rohul), Riau.

Dilihat detikcom, Selasa (20/4/2021), dalam video berdurasi 1 menit itu terlihat sejumlah orang berkumpul membicarakan mengenai daftar pemilih tetap (DPT). Ada beberapa perwakilan yang menerima uang Rp 36 juta hingga Rp 66 juta.

Uang puluhan juta itu diminta dibagikan sesuai DPT jelang PSU, Rabu (21/4). Pembagian dan penerima uang diduga dari tim pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Hafith Syukri-Erizal.

Tim pemenangan paslon nomor urut 2, Sukiman-Indra Gunawan, juga sudah melaporkan video dugaan bagi-bagi uang itu ke Bawaslu Rokan Hulu, Minggu (18/4).

"Benar, ada laporan soal bagi-bagi uang. Sedang kita didalami, kita rapatkan dulu di Gakkumdu," ucap Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan Lubis.

Rusidi mengatakan Bawaslu akan meminta klarifikasi para pihak. Selanjutnya, Gakkumdu bakal membahas lagi ada tidaknya unsur pelanggaran Pilkada dalam video itu.

"Dari Gakkumdu diputuskan, apakah video yang dilaporkan oleh paslon Nomor Urut 2 (Sukiman-Indra Gunawan) memenuhi atau tidak unsur pelanggarannya. Sebab dari laporan itu terlapor adalah Nomor Urut 3 (Hafith Syukri-Erizal)," kata Rusidi.

Diketahui, Kabupaten Rokan Hulu akan melaksanakan PSU di 25 TPS pada Rabu besok. Seluruh TPS itu berada di dalam kawasan PT Torganda, Tambusai Utara.

PSU digelar berdasarkan putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini membatalkan Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.

Catatan KPU Rokan Hulu terdapat 3.580 pemilih di 25 TPS itu. Jumlah itu terdiri dari 1.876 pemilih laki-laki dan 1.704 pemilih perempuan. Suara ini akan diperebutkan kedua paslon yang bersaing ketat dengan selisih suara 2.148.(dtk)

RepublikRI - Penceramah Ustaz Haikal Hasan menyoroti Kamus Sejarah Indonesia Jilid I yang dikeluarkan Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Haikal menemukan beberapa tokoh komunis muncul dalam kamus setebah 339 halaman tersebut.

"Buku Kamus Sejarah Kemendikbud baru: Hal.51: Darsono Notosudirjo-Komunis. Hal.58: DN.Aidit-Komunis. Hal.87: Henk Sneevliet-Komunis. Hal.262:Samaoen-Komunis," tulis Haikal Hassan di akun Twitternya, Selasa (20/4/2021).

Ada empat tokoh komunis yang profilnya termaktub dalam kamus sejarah itu di antaranya Darsono atau Raden Darsono Notosudirjo yang ditemukan pada halaman 51. Darsono adalah tokoh Sarekat Islam (SI) yang pernah menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia pada 1920-1925.

Kemudian Henk Sneevliet yang profilnya dapat ditemukan dalam kamus di halaman 87. Sneevliet adalah pendiri Indische Social-Democratische Vereniging (ISDV), organisasi beraliran kiri yang menjadi partai komunis pertama di Asia.

Selanjutnya, Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit yang juga pernah menjabat sebagai ketua Partai Komunis Indonesia. Profil DN Aidit ditemukan pada Kamus Sejarah Indonesia halaman 58.

Terakhir profil Semaoen ditemukan di halaman 262. Semaoen menjabat Ketua Partai Komunis Indonesia yang semula bernama ISDV. Semaoen juga dikelan sebagai aktivis komunis dan pimpinan aksi PKI 1926.

Haikal pun sempat mempertanyakan di mana keberadaan profil pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadratus Syech KH Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I itu. 

"Pendiri NU, HadratusSyaikh KH.Hasyim Asy'ari. Halaman berapa????" kata Haikal.

"Ini kenapa pada diam? Ada apa dg bangsa ini? Cari dalangnya!" tambah Haikal.

Menjawab sejumlah tudingan terkait hilangnya profil KH Hasyim Asyari, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan bahwa buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi.

"Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat," kata Hilmar dalam siaran persnya.

"Naskah buku tersebut disusun pada tahun 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut," tambah dia. []

RepublikRI - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Ami menyampaikan selamat ulang tahun yang ke 100 tahun berdirinya Partai Komunis China (CPC). Hal itu disampaikan Muhaimin secara langsung kepada Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian saat menyambangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jalan Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat, Senin, 19 April 2021.

“PKB mengucapkan selamat ulang tahun kepada CPC. CPC adalah partai yang sangat matang, dan telah menjadikan China sebagi negara yang disegani dunia,” kata Muhaimin.

Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan, PKB dan juga CPC memiliki kesamaan visi kebangsaan sekaligus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. CPC, kata Muhaimin, merupakan partai berbasis pengembangan ekonomi, sementara PKB partai berbasis keagamaan.

Melalui pertemuan billateral tersebut, Muhaimin berharap PKB dan CPC dapat mempererat kerjasama, khususnya di bidang ekonomi demi demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas. “China adalah salah satu negara yang berhasil mengelola ekonomi secara baik. Harapannya kerjasama antara Indonesia dan China dapat berkembang secara baik,” ungkap Muhaimin.

Muhaimin juga menyinggung sektor pertanian baik di Indonesia maupun China. Menurut Muhaimin, PKB menaruh harapan besar untuk menjalin kerjasama bidang pertanian dengan CPC agar lebih berkembang dan maju.

“China dan Indonesia punya banyak kesamaan, salah satunya kedua negara sama-sama maju dalam sektor pertanian. Saya berharap dapat meningkatkan kerjasama ini,” tukas dia sebagaimana dikutip laman resmi PKB.

Turut hadir mendampingi Muhaimin Sekjen DPP PKB, M Hasanuddin Wahid, Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun A Syamsurijal, Anggota Komisi IV Fraksi PKB DPR RI, Luluk Nurhamidah, serta sejumlah pengurus DPP PKB lainnya. []

RepublikRI - Cita-cita pemerintah untuk membawa Indonesia kembali swasembada pongan bukanlah hal yang mustahil atau pepesan kosong. Bahkan ekonom senior DR. Rizal Ramli menyebut bahwa di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo cita-cita itu bisa terwujud.

Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur tersebut meyakini bahwa perubahan yang radikal bisa membuat Indonesia kembali menjadi negara swasembada pangan dalam waktu 2 hingga tahun. Perubahan radikal itu membutuhkan sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.

Syarat yang paling mendasar adalah adanya kebijakan perdagangan dan kebijakan harga yang mendukung tujuan kedaulatan pangan.

“Dengan kebijakan perdagangan dan ‘pricing policy’ yang suportif terhadap tujuan kedaulatan pangan, cita-cita swasembada dapat dicapai dalam 2 hingga 3 tahun,” tuturnya kepada wartawan Selasa (20/4).

Syarat lain yang tidak kalah penting adalah Presiden Joko Widodo membersihkan kabinetnya dari para pemburu rente. Sebab, tidak jarang kebijakan impor muncul karena ada rente yang menggiurkan.

“Pecat menteri-menteri pemburu rente impor,” pesannya.

Swasembada pangan Indonesia semakin jauh panggang daripada api. Sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sejumlah kebutuhan dasar dalam negeri mengalami peningkatan impor yang tinggi.

Misalnya impor garam di Maret 2021 sebanyak 299.736 ton. Realisasi ini naik 275 persen dari Februari 2021 sebanyak 79.929 ton. Jika dibanding tahun sebelumnya, maka impor garam naik 54,02 persen, dimana pada Maret 2020 impor sebanyak 194.608 ton.

Sementara impor gula di kuartal I-2020 meningkat signifikan, yakni sebanyak 1,93 juta ton atau naik 42,96 persen dibandingkan dengan periode Januari hingga Maret 2020 yang sebanyak 1,34 juta ton.

Begitu juga kedelai yang naik 52,7 persen dibanding bulan Maret tahun sebelumnya. Dari 167.663 ton di tahun 2020 menjadi 255.296 ton di 2021. (RMOL)