Header Ads

Ad Home

Usai Bertemu Mantan Danjen Kopassus, Permadi Ungkap Rencana Pelengseran Jokowi

Usai Bertemu Mantan Danjen Kopassus, Permadi Ungkap Rencana Pelengseran Jokowi
RepublikRI - Politisi senior Partai Gerindra, Parmadi terang-terangan mengungkapkan rencana agenda melengserkan Presiden Jokowi sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Permadi usai menggelar pertemuan tertutup dengan Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Sunarko hingga Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath di kediaman pribadi Permadi di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2019).

"Sebelum pelantikan targetnya (Jokowi lengser),  pokoknya sebelum pelantikan (20 Oktober)," kata Permadi kepada para wartawan, Jakarta, Sabtu (28/9/2019). 

Permadi awalnya menjelaskan pertemuan yang juga dihadiri lintas generasi yang mengikuti demonstrasi saat ini. Bahkan, diakuinya dalam pertemuan itu, mereka juga telah bagi-bagi tugas untuk melakukan gerakan sejenis people power. 

"Di sini ada mantan Danjen Kopassus, mantan Danjen Marinir, dan lain-lain, itu yang mengurus tentara, kita tidak perlu mengurus tentara, biar mereka yang mengurus. Pak Harto (purnawirawan TNI Suharto) mengurus Angkatan Laut, Marinir, Pak Narko (Soenarko) mengurus Angkatan Darat, Kopassus," paparnya.

"Jadi kita bagi pekerjaan. Kalau sudah, langkah kita tetap, kita juga mendatangkan habib yang menangani 212, supaya 212 ikut bersama dalam people power ini untuk memperkuat gerakan ini sehingga tujuannya berhasil," sambungnya.

Permadi menilai Jokowi sudah berkali-kali menipu masyarakat Indonesia sehingga layak untuk diturunkan. Ia menyebut kondisi ekonomi dan sikap Jokowi yang kerap ingkar janji menjadi alasan mantan wali kota Solo itu mesti diturunkan.

"Menipu tidak akan mengangkat Ketum Golkar jadi menteri. Katanya tak boleh merangkap, nyatanya merangkap terus dan dia telah menipu rakyat Indonesia. Saya indonesia saya Pancasila. itu penipuan yang luar biasa," kata dia.

Selain itu, Permadi mendukung tuntutan para mahasiswa yang berdemonstrasi menolak RUU bermasalah, namun tuntutan tersebut dianggap terlalu kecil. Dia kemudian menyinggung revolusi Sukarno mulai politik hingga ekonomi. 

Dia pun mendukung gerakan revolusi yang digulirkan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang bertujuan untuk mengubah sistem pemerintahan dan politik yang bertujuan bagi kesejahteraan masyarakat.

"Karena yang paling mendasar adalah perubahan sistem yaitu kembali ke UUD 1945 yang asli, perubahan pemerintahan, dan perubahan yang kita sebut seperti revolusinya Bung Karno yaitu revolusi multikompleks," kata dia.

 "Kita sekarang terbengkalai semua bidang, sehingga adik-adik mahasiswa yang ingin menurunkan Jokowi kita dukung. Jokowi sudah menipu rakyat Indonesia berkali-kali. Katanya ekonomi kita akan meroket, nyatanya amblas. Katanya dolar akan berkisar 10 ribu, nyatanya 14-15 ribu, katanya daging sapi tahun lalu dari 110 ribu jadi 80 ribu, nyatanya 180 ribu," beber dia.

Partai politik, disebut Permadi, di parlemen tak bisa diharapkan karena banyak dari koalisi Jokowi. Karena itu, Permadi mendukung gerakan mahasiswa menurunkan Jokowi. 

"Kalau MPR tidak terdiri dari partai-partai pendukung Jokowi, sudah di-impeachment, karena sudah menyalahi sumpah jabatan, ada dalam UUD. Tetapi, karena partai adalah pendukung Jokowi, dilakukan pembiaran sehingga Indonesia rusak tidak keruan. Karena itu, saya mendukung kekuatan mahasiswa untuk Jokowi diturunkan," tegas dia.

Parmadi kemudian menambahkan, seharusnya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan purnawirawan TNI Tyasno Sudarto menghadiri pertemuan ini. Sedangkan Al Khaththath dan Amirudin dianggap mewakili kelompok 212 yang akan mendukung gerakan mahasiswa.

Diketahui, sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan semua pihak yang hendak menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma"ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2019 akan berhadapan dengan TNI. 

Menurutnya, peringatan itu juga berlaku kepada semua pihak yang bertindak anarki.

"Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu akan berhadapan dengan TNI," ujar Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019) kemarin.  [ts]

Ikuti @RepubikRI Ikuti @RepubikRI