Header Ads

Ad Home

Baleg DPR Akui Belum Terima Draf UU Ciptaker hingga Megawati Minta PDIP Waspada

Baleg DPR Akui Belum Terima Draf UU Ciptaker hingga Megawati Minta PDIP Waspada

RepublikRI - Gelombang demonstrasi di berbagai daerah untuk menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja semakin besar.

Hal ini membuat Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menaikkan kewaspadaan terhadap demonstran Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kabar tersebut merupakan salah satu dari lima artikel terpopuler di kalangan pembaca Pikiran-Rakyat.com pada Jumat 9 Oktober 2020.

Berikut ini kami ulas selengkapnya.

1. Najwa Shihab Kaget, Anggota Baleg DPR RI Akui Draf UU Cipta Kerja Belum Mereka Terima

Pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja alias Omnibus Law masih menjadi kontroversi di masyarakat.

Pengesahan yang tampak terburu-buru untuk UU Cipta Kerja/Omnibus Law dengan ratusan halaman itu menyebabkan timbulnya unjuk rasa di berbagai daerah.

Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) Ledia Hanifa Amaliah membongkar bagaimana proses pembahasan UU Cipta Kerja/Omnibus Law kepada Najwa Shihab.

2. Soroti Tujuan UU Cipta Kerja, Faisal Basri: Aneh Kok Katanya untuk Investasi

Ekonom yang cukup dikenal di Indonesia, Faisal Basri turut mengomentari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada Senin, 5 Oktober 2020.

Salah satu tujuan dibuatnya aturan tersebut yakni untuk menaikkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Namun menurut Faisal, investasi di Indonesia tak bermasalah bahkan telah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah.

3. Kelabakan Lihat Gelombang Demo UU Cipta Kerja, Megawati Minta PDIP Waspada

Baru-baru ini Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menaikkan kewaspadaan terhadap demonstran Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Perintah terhadap kadernya tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Hal tersebut dilakukan lantaran gelombang demonstrasi untuk menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja semakin besar hingga Istana Negara pun kini ikut 'digempur'.

4. Fasilitas Umum Rusak Usai Demo Omnibus Law, Ridwan Kamil: Saya Cek, 100 Persen Bukan Buruh

Usai demo pada 6 sampai 7 Oktober 2020 kemarin, terdapat perusakan mobil petugas, taman, gerbang, dan sejumlah fasilitas umum lainnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku sudah cek ke kepolisian, dan mengesah bahwa pelakunya di luar massa demo buruh.

Ridwan Kamil pun mengapresiasi demonstran buruh yang mengutarakan aspirasinya tanpa melakukan anarkistis.

5. Tak Terima Disebut Tidak Transparan, Ketua Baleg DPR RI: Bang Haris Azhar Ini Gak Ada yang Benar!

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masih menjadi sasaran kritikan usai mengesahkan Undang-undang (UU) Cipta Kerja alias Omnibus Law yang kontroversial baru-baru ini.

Pembahasan yang dinilai terlalu ngebut dan tidak transparan dianggap sejumlah pihak sebagai alasan untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja/Omnibus Law oleh DPR RI.

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menjadi salah satu yang paling keras menuduh DPR RI tidak transparan. Namun, ucapannya ditolak Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.


Ikuti @RepubikRI Ikuti @RepubikRI