Header Ads

Ad Home

Beredar Surat GAR ITB Sebut Din Syamsuddin Langgar Disiplin PNS karena Vokal kritisi Pemerintah

Beredar Surat GAR ITB Sebut Din Syamsuddin Langgar Disiplin PNS karena Vokal kritisi Pemerintah

RepublikRI - Pada Rabu, 28 Oktober 2020 Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Institut Teknologi Bandung (ITB) mengeluarkan laporan terkait Sirajuddin Syamsuddin alias Din Syamsuddin.

Laporan yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda itu sengaja dirilis sebagai momen untuk mengambil tindakan atas berbagai dugaan pelanggaran Din Syamsuddin.

Tak sedikit pihak kemudian membincangkan tindakan tersebut. Khususnya saat GAR ITB mengaitkan posisi Din Syamsuddin yang masih menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selain itu, Din Syamsuddin pun tergabung sebagai anggota Majelis Wali Amanat ITB.

Ia mulai dikenal oleh masyarakat saat cukup vokal mengkritik jalannya pemerintahan Indonesia.

Perannya pun semakin terlihat ketika menjadi salah satu pemimpin dari organisasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Namun menurut GAR ITB, ia justru telah melakukan pelanggaran norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.

Total terdapat enam dugaan pelanggaran Din Syamsuddin yang telah dirangkum oleh GAR ITB beserta contoh tindakan hingga bukti laporan.

"Bersikap konfrontatif terhadap lembaga negara dan terhadap keputusannya," tulis GAR ITB.

Rentetan dugaan pelanggaran nyatanya dimulai sejak 29 Juni 2019 saat Din Syamsuddin menuduh bahwa Mahkamah Konstitusi menerapkan rona ketidakjujuran dan ketidakadilan saat memutus sengketa Pemilihan Presiden kala itu.

Tindakan selanjutnya sebagai poin kedua dalam laporan tersebut yakni mengeluarkan berbagai pernyataan dalam sebuah webinar pada 1 Juni 2020.

"Dalam webinar tersebut Terlapor mengambil sikap oposisi terhadap

Pemerintah, sambil melontarkan sejumlah tuduhan yang tak berdasar," lanjutnya.

Poin ketiga dari laporan menyebutkan bahwa Din Syamsuddin melakukan framing yang dapat menyesatkan masyarakat umum sekaligus mampu mencederai pemerintah Republik Indonesia (RI).

"Pada saat peristiwa pra-deklarasi kelompok KAMI pada tanggal 2 Agustus 2020 Terlapor telah mengeluarkan pernyataan, yang pada dasarnya adalah sebuah framing yang menyesatkan pemahaman masyarakat Indonesia," tulis GAR ITB.

Pemahaman itu di antaranya membuat seolah-olah bahwa Indonesia dalam kondisi sangat darurat, akibat dari praktek oligarkhi, kleptokrasi, korupsi, dan politik dinasti.

"Apa yang dirumuskan oleh Terlapor ini, sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan keadaan negara yang ada pada saat ini," tulisnya.

Poin keempat pun masih berkaitan dengan KAMI saat Din Syamsuddin menjadi pemimpin dari kelompok tersebut.

Ia kembali dituding oleh GAR ITB telah menyebarkan kebohongan agar publik bergerak melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

"Dalam pidatonya pada deklarasi kelompok KAMI Jawa Barat di Bandung, Terlapor kembali menyuarakan sebuah kebohongan publik. Terlapor menyatakan seolah-olah telah terjadi kerusakan-kerusakan negara dan bangsa pada masa kini," tulisnya.

Sedangkan poin terakhir dalam laporan menyatakan bahwa Din Syamsuddin telah melontarkan fitnah dan mengeksploitasi sentimen agama pada 13 September 2020 lalu.

"Merespon terhadap kejadian penganiayaan fisik yang dialami oleh Ulama Syekh Ali Jaber, Terlapor pada hari yang sama langsung menyatakan penilaiannya bahwa 'tindakan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap ulama, dan kejahatan berencana terhadap agama dan keberagamaan'," tulisnya.

Namun saat dikonfirmasi oleh redaksi Pikiran-Rakyat.com pada Kamis, 29 Oktober 2020 Din Syamsuddin mengaku tidak tahu mengenai laporan yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah dibuat oleh GAR ITB.

"Belum tahu," ujarnya.

Ia pun menegaskan tak memiliki waktu untuk membaca laporan yang telah ditandatangani oleh sebanyak 2.075 orang anggota GAR ITB tersebut.

"Saya tidak ada waktu membaca dan menanggapi hal-hal seperti itu. Trims," pungkasnya.

Melalui Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (Humas) ITB, Naomi Haswanto, pihaknya menolak memberi pernyataan lebih lanjut.

"Mohon maaf, itu kewenangan MWA. Jadi urusan Din Syamsuddin adalah wewenang MWA," ujarnya.

*Disclaimer: hingga berita ini diterbitkan belum ada konfirmasi dari pihak GAR ITB perihal laporan pelanggaran PNS yang diduga dilakukan oleh Din Syamsuddin.***


Ikuti @RepubikRI Ikuti @RepubikRI