Header Ads

Ad Home

TB Hasanuddin Tegaskan 'Mosi Tidak Percaya' Tak akan Mampu Lengserkan Jokowi

TB Hasanuddin Tegaskan 'Mosi Tidak Percaya' Tak akan Mampu Lengserkan Jokowi

RepublikRI - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (purn), TB Hasanuddin menegaskan bahwa seruan mosi tidak percaya atas penolakan penolakan UU Cipta Kerja tidak akan mampu melengserkan Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut, mengingat mosi tidak percaya hanya berlaku di negara yang menganut sistem parlementer.

Sementara negara Indonesia sendiri menganut sistem presidensial dan bukan parlementer.

“(Apalagi) melihat komposisi koalisi fraksi-fraksi pendukung presiden di DPR, rasanya seperti mimpi di siang bolong kalau kemudian ada yang bercita-cita melengserkan presiden pilihan rakyat," tutur Hasanuddin pada Rabu, 14 Oktober 2020, seperti dikutip dari RRI.

Hasanuddin menerangkan bahwa meskipun Indonesia memiliki parlemen seperti MPR, DPR, dan DPD, tetapi mereka memiliki tugas yang berbeda dengan tugas parlemen di sistem parlementer.

Untuk diketahui, dalam politik Indonesia, istilah mosi tidak percaya merupakan pernyataan tidak percaya dari DPR kepada kebijakan pemerintah.

Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-depok.com dalam artikel, "Massa Ramai Serukan Mosi Tidak Percaya, TB Hasanuddin: Lengserkan Jokowi Hanya Mimpi di Siang Bolong", ketentuan ini diatur di dalam hak-hak DPR pada Pasal 77 Ayat 1 UU 27 Tahun 2009 mengenai penggunaan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.

Mengingat bahwa 6 dari 9 partai yang masuk ke DPR RI merupakan partai yang masuk ke jajaran pemerintahan, TB Hasanuddin menegaskan bahwa pemakzulan pemerintahan Joko Widodo tidak mungkin bisa dilakukan.

Dengan menimbang sulit dan panjangnya proses jika ingin melengserkan Joko Widodo, anggota Fraksi PDI Perjuangan ini juga menekankan bahwa seruan mosi tidak percaya yang bertujuan untuk melengserkan presiden, dapat disangkakan pasal makar.

Terlebih jika seruan mosi tidak percaya tersebut disertai dengan demonstrasi anarkistis.

“Inilah demokrasi yang kita sepakati dan menjadi kesepakatan nasional yang harus kita taati bersama,” ujar politisi yang akrab dengan sapaan Kang TB tersebut.

Untuk diketahui, enam partai di DPR yang masuk ke jajaran pemerintahan adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan PPP.

Sementara tiga partai yang tidak masuk dalam barisan kabinet adalah PKS, Demokrat, dan PAN.***


Ikuti @RepubikRI Ikuti @RepubikRI