Header Ads

Ad Home

3 Kejanggalan Rencana Impor Beras 1 Juta Ton

3 Kejanggalan Rencana Impor Beras 1 Juta Ton

RepublikRI - Rencana pemerintah impor beras 1 juta ton menjadi polemik. Bahkan pengamat melihat ada yang aneh dari rencana tersebut. Banyak kalangan yang menolak impor beras, tapi pemerintah tetap ngotot.

Apa saja kejanggalan-kejanggalan di balik rencana impor beras?

1. Harga Beras Stabil

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan sejauh ini harga beras masih stabil.

"Indikasi-indikasi kita perlu impor kan sebenarnya nggak terpenuhi ya. Selama ini kan indikasinya satu ya, misalnya harga di tingkat konsumen, (harga) beras itu biasanya naik. Sementara dari banyak data selama hampir 4 bulan terakhir terutama kan nggak ada gejolak yang berarti harga beras," katanya saat dihubungi detikcom, Jumat (26/3/2021).

Bahkan, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo sebelumnya juga mengatakan tren harga beras stabil dan diproyeksikan berlanjut hingga Juni 2021.

"Harga rata-rata beras di tingkat penggilingan dan eceran diprediksi masih dalam kondisi cukup stabil sampai dengan bulan Juni 2021 walaupun terjadi tren dinamika harga relatif penurunan 0,1% sampai 0,2%," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (18/3/2021).

2. Tak Ada Masalah Produksi

Rencana impor beras dinilai tidak pas karena menurutnya tidak ada isu dari sisi produksi. Apalagi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat potensi produksi padi pada subround Januari-April 2021 diperkirakan sebesar 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 5,37 juta ton atau 26,88% dibandingkan subround yang sama pada 2020.

"Di lapangan juga misalnya jaringan-jaringan petani yang kita punya itu nggak ada laporan juga kalau ada serangan hama atau misalnya bencana banjir dan kekeringan. Jadi secara umum aspek produksi nggak ada masalah," jelas Said.

3. Pemerintah Tidak Kompak

Ketua Dewan Nasional Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin melihat kejanggalan di dalam internal pemerintahan sendiri. Sebab, Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) keukeh impor. Sementara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perum Bulog tidak.

"Ini artinya ada polemik di dalam internal pemerintahan sendiri terkait impor beras ini," sebutnya.(dtk)




Ikuti @RepubikRI Ikuti @RepubikRI