Header Ads

Ad Home

PSI: Jangan sampai Ada Skandal Beras Gate, yang Mungkin Menyeret Jokowi dan Jajarannya

PSI: Jangan sampai Ada Skandal Beras Gate, yang Mungkin Menyeret Jokowi dan Jajarannya

RepublikRI - Berdasar pada pertimbangan untuk menjaga stok beras nasional, sebelumnya pemerintah pusat telah merencanakan untuk melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada awal tahun 2021 ini.

Hal itu juga sempat disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu, ia mengatakan bahwa impor beras sebanyak 1 juta ton itu, akan dibagi 500.000 ton.

Yakni untuk cadangan beras pemerintah (CBP) kemudian sisanya sesuai kebutuhan Bulog. Akan tetapi, wacana impor beras 1 juta ton ini pun menjadi problema dan banyak yang tidak setuju akan rencana tersebut.

Menanggapi hal ini, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini melalui akun Twitter pribadinya mengingatkan jangan sampai kebijakan impor beras tersebut malah merusak nama baik Presiden Joko Widodo.


“Jangan sampai ada skandal Beras Gate di masa depan, KPK angkut pejabat di sini, yang mungkin menyeret nama Pak Jokowi dan jajarannya,” tulis Faldo Maldini, sebagaimana dikutip dari akun Twitter @FaldoMaldini, Jumat, 19 Maret 2021.

Faldo juga mengingatkan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang juga harus tegas terhadap pejabat publik yang tersangkut skandal beras gate apabila terjadi di masa mendatang. Maka dari itu, Faldo berharap hal tersebut tentu tidak terjadi.

“Pemerintah ini harus memberikan warisan yang baik dalam buku catatan sejarah Indonesia. Kasihan Pak Jokowi, Beliau bekerja dengan sungguh-sungguh,” kata Faldo.

Ia juga menegaskan bahwa terkait impor beras ini, jangan sampai jadi merusak harga di lingkup Petani, karena ia menilai Petani sudah susah malah akan menjadi semakin susah.

“Petani harus dilindungi dengan kebijakan yang memadai. Biaya hidup tidak stabil dalam situasi Covid-19 ini, penghasilan juga tidak stabil,” tulis Faldo.

Adanya wacana impor beras ini, menurut Faldo justru merusak harga di kalangan petani. Sehingga kebijakan itu akan merugikan petani terlebih di masa pandemi ini.

Dalam hal ini, Partai Solidaritas Indonesia menyuarakan tolak impor beras. Masih dalam cuitannya itu, Faldo juga menyebut bahwa harus ada transparansi dan hal itu harus dibuka kepada publik.

“Jangan sampai ini kucing-kucingan. Prosesnya harus benar. Kami berharap tidak terjadi OTT di sini, urusan sama KPK, karena prosesnya tidak transparan,” tutur Faldo.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa sudah ada dua orang menteri Presiden Jokowi yang tersandung kasus korupsi.

“Kami tidak ingin ada lagi yang terseret. Maka, selenggarakan dengan terbuka, kalau perlu panggil KPK buat mendampingi,” kata Faldo.***



Ikuti t.me/republikco Ikuti @RepubikRI Ikuti @RepubikRI