Header Ads

Ad Home

Anggota DPD: Rencana Kemendagri Buat E-KTP untuk Tran5gender Mengarah ke Legalitas LG8T

Anggota DPD: Rencana Kemendagri Buat E-KTP untuk Tran5gender Mengarah ke Legalitas LG8T

RepublikRI - Rencana Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP untuk kaum tran5gender dikritisi anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Abdul Rachman Thaha.

Pasalnya, Thaha menilai apabila rencana itu direalisasikan Kemendagri maka dikhawatirkan ada upaya-upaya tertentu yang mengarahkan kepada pelegalan kaum LG8T.

"Ini mengarah ke pengesahan atau legalitas bagi apa yang kaum LG8T sebut sebagai jenis ke1amin non-binary," ujar Thaha dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/4).

Disamping itu, Thaha mempertanyakan terkait apakah e-KTP untuk tran5gender nantinya akan dibubuhi suatu tanda yang membedakan dengan e-KTP warga negara biasa. Sebabnya, pemerintah seharusnya bisa menyadari bahwa jenis ke1amin yang tercantum di dalam UU Kependudukan hanya dua, dan sekaligus berkaca pada pengalaman yang lalu untuk menetapkan kebijakan.

Di mana, dia memaparkan contoh kasus seorang prajurit TNI Serda Aprilia Santini Manganang yang terlahir sebagai laki-laki, namun akhirnya melakukan tran5gender karena memiliki kelainan hip0spadia yang merupakan suatu kondisi kelainan bayi letak lubang kencingnya tidak normal.

Kata Thaha, dalam kasus Serda Aprilia Santini Manganang ini pihak TNI turut membantu status kependudukannya dengan mendapatkan penetapan dari pengadilan. Sehingga, tidak hanya nama yang berubah tapi juga status jenis ke1aminnya.

"Pemerintah seharusnya mendorong mereka yang mengaku tran5gender untuk mendapatkan penetapan peradilan tentang jenis ke1amin mereka. Dengan langkah sedemikian rupa, masalah jenis ke1amin para tran5gender akan selesai," tuturnya.

Jika ketetapan peradilan tidak didapat oleh warga yang melakukan tran5gender, Thaha memprediksi jenis ke1aminnya menjadi ambigu, dan dipertanyakan apakah lelaki atau perempuan.

"Tidak ada jenis kelamin ketiga seperti non-binary, unspecified, dan lain-lain. Begitu pula jika merujuk UU Kependudukan. Eksplisit UU tersebut menyebut dua ke1amin saja," imbuhnya.

Maka dari itu, Thaha berharap Kemendagri bisa memberikan klarifikasi kepada publik dan jajaran Kemendagri sendiri. Yakni, KTP bagi kalangan yang menyebut dirinya tran5gender sama sekali bukan legalitas dari negara terhadap jenis ke1amin “ketiga” selain lelaki dan perempuan.

"Jangan sampai e-KTP (yang di dalamnya secara definitif mencantumkan jenis ke1amin tertentu) dimanfaatkan sebagai alat pengesah tran5gendernya. Lalu mereka berpropaganda atau berkampanye bahwa menjadi transgender bukan lagi masalah di sini," tandasnya. []




Ikuti t.me/republikco Ikuti @RepubikRI Ikuti @RepubikRI