Header Ads

Ad Home

Duga KPK Kehilangan Barang Bukti Gara-gara UU Baru, Refly Harun: Celakanya Itu Dikehendaki

Duga KPK Kehilangan Barang Bukti Gara-gara UU Baru, Refly Harun: Celakanya Itu Dikehendaki

RepublikRI - Pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti kasus barang bukti yang hilang saat KPK menggeledah Kantor PT Jhonlin Baratama pada Jumat, 9 April 2021 lalu.

Refly menilai kondisi tersebut dipicu oleh undang-undang baru yang akhirnya memperlambat langkah penyidik KPK dalam memproses suatu kasus.

"Celakanya, Undang-Undang itu memang dikehendaki lemah, Undang-Undang yang sengaja membuat KPK lebih lemah dibandingkan KPK-KPK sebelumnya, dan saya kira sukses. Paling tidak KPK sekarang tidak sekuat dengan KPK sebelumnya," tutur Refly Harun seperti dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, 13 April 2021.

Bagaimana tidak, undang-undang tersebut dinilai Refly mampu melemahkan KPK lantaran lembaga antirasuah itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum melakukan penggeledahan atau penyitaan.

Menurut Refly jika ditinjau secara teoritis, teknis pelaporan ini justru membuka jalan kebocoran informasi yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Dia juga memaparkan berbagai kemungkinan terkait sumber yang bisa membocorkan informasi soal rencana penggeledahan yang akan dilakukan oleh KPK.

"Entah bocornya dari mana, tapi yang paling mudah, yang paling gampang adalah ya tinggal dipastikan apakah bocornya di internal KPK sendiri, jangan lupa di situ ada pegawai, ada siapa pun yang menuliskan rencana penggeledahan. Bisa juga bocornya di dewan pengawas, karena dewan pengawas yang mengeluarkan izin," ujarnya.

Melihat kondisi seperti itu, Refly menduga KPK memang sengaja dibuat tak lincah lagi agar kepercayaan dari publik memudar.

"Mungkin posisi ini yang justru dikehendaki oleh para koruptor ya, yaitu KPK kehilangan kepercayaan oleh orang yang benar (yang tidak korupsi) dan tetap dimusuhi oleh orang yang tidak benar (yang korupsi)," kata Refly Harun.

Di akhir pernyataannya, dia mengaku bingung karena UU baru yang melemahkan KPK itu justru turut didukung oleh Presiden RI Joko Widodo dan partai yang berkuasa.

Padahal, katanya, dengan adanya UU KPK baru ini justru akan berbanding terbalik dengan agenda reformasi, yaitu melakukan pemberantasan KKN.




Ikuti @RepubikRI Ikuti @RepubikRI