Header Ads

Ad Home

Komnas HAM Temukan Perbedaan Keterangan KPK dan BKN Soal TWK

Komnas HAM Temukan Perbedaan Keterangan KPK dan BKN Soal TWK

RepublikRI - Setelah dua kali tak hadir, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait laporan pengaduan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan Korps Antirasuah tersebut, Kamis 17 Juni 20121.

Dalam permasalahan yang terjadi Komnas HAM juga memperoleh temuan adanya perbedaan keterangan antara KPK dan Badan Kepegawaian Negara.

KPK hadir di Kantor Komnas HAM diwakili Wakil Ketua Nurul Ghufron. Ghufron menampik KPK mangkir karena tidak hadir dua kali dari panggilan Komnas HAM.

Ia berdalih KPK memerlukan kepastian hukum dengan memperoleh kejelasan terlebih dahulu mengenai keterangan apa yang dibutuhkan Komnas HAM sebagaimana pasal 3 Undang-Undang 39/1999.

KPK pun mengutus Biro Hukum dan Kepala Bagian Litigasi guna menanyakan keterangan apa yang dibutuhkan Komnas HAM pada Selasa 15 Juni 2021.

"Saya mewakili KPK hadir untuk menjelaskan mulai dari landasan hukum, legal standing KPK menyusun kebijakan pengalihan pegawai KPK ke ASN, mulai dari tindak lanjut Pasal 5 ayat 6 PP 41 2020 yang memandatkan KPK untuk menyusun peraturan komisi jadi ASN," kata Ghufron dalam konferensi pers yang disiarkan Komnas HAM. Dari sana, lanjutnya, lahir Perkom No 1 Tahun 2021 tentang alih status kepegawaian tersebut.

Untuk pelaksanaan TWK, KPK bekerjasama dengan BKN. Saat ditanya terkait transparansi hasil TWK, Ghufron menyatakan KPK transparan sepanjang menjadi wewenang dan dilaksanakan institusinya.

Namun mengenai metode, materi dan hasilnya, ia menyebut hal tersebut wilayah BKN yang mempunyai otoritas membukanya atau tidak.

Ghufron juga mengklaim KPK tak punya kompetensi untuk menilai dokumen TWK rahasia negara atau tidak. Mengenai kabar adanya para pegawai yang ditarget agar tak lolos TWK, Ghufron menyangkalnya.

"Sepanjang pengetahuan saya semua berjalan objektif," ucapnya. Ia mengaku pula mendengar isu Taliban di tubuh Korps Antirasuah saat mengikuti seleksi dan menjadi pimpinan KPK.

Namun, Ghufron menyatakan tak ada data terkait itu. Ia mengklaim pula KPK memperjuangkan 75 pegawai yang tak lolos tersebut agar menjadi ASN. Namun upaya itu terganjal karena BKN menyatakan TWK tetap menjadi persyaratan seperti dalam UU.

Sementara itu, Komisioner Pemantauan & Penyelidikan Komnas HAM M Choirul Anam mengatakan, ada perbedaan keterangan antara BKN dan KPK.

"Ada yang soal substansial yang ini mempengaruhi secara besar kenapa kok ada ada hasil 75 dan hasil 1200 sekian, substansial itu dada dan secara teknis juga ada jadi enggak bisa kami sebutkan," tutur Anam.

Ia mengatakan, Komnas mendalami soal prosedur dan konteks TWK saat menggali keterangan KPK.

"Kenapa kok digunakan tes tertulis sebagaimana (tes institusi) yang lain, kenapa yang digunakan (KPK) tes wawancara kebangsaan," ujarnya. Namun pihak KPK menjawab tahu dan sekali lagi menyebutnya sebagai lini BKN.

Seperti diketahui, Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mengadukan pelanggaran hak asasi manusia terkait tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam Tes Wawasan Kebangsaan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Senin 24 Mei 2021.

Komnas HAM pun membentuk tim Pemantauan dan penyelidikan menindaklanjuti pengaduan tersebut. ‎Komnas menerima pengaduan dari WP KPK dan kuasa hukumnya yang berasal dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan LBH PP Muhammadiyah di kantornya, Jakarta.***




Ikuti t.me/republikco Ikuti @RepubikRI Ikuti @RepubikRI