Header Ads

Ad Home

Bumerang untuk Fadli Zon Sindir Jokowi soal Banjir Sintang

Bumerang untuk Fadli Zon Sindir Jokowi soal Banjir Sintang

RepublikRI - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) kapan akan ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), untuk meninjau banjir yang memberi dampak kepada warga. Sindiran Fadli Zon berbuah 'serangan balik' dari partai koalisi dan lingkar Istana Kepresidenan.

Presiden Jokowi diketahui memang menjajal langsung Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Seraya memberi apresiasi, Fadli Zon juga menyindir Jokowi soal banjir Sintang.

"Luar biasa Pak. Selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sudah 3 minggu banjir belum surut," tulis Fadli di akun Twitter pribadinya, @fadlizon, seperti dilihat, Sabtu (13/11/2021).

Banjir yang menerjang Sintang memang terjadi lebih dari dua pekan. Banjir Sintang belum surut dan menyebabkan ribuan rumah warga terendam.

Pemkab Sintang memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir di wilayahnya selama 30 hari terhitung mulai 13 Oktober hingga 16 November 2021. Tercatat ada 140 ribu lebih warga yang terkena dampak banjir tersebut.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membela Jokowi dari sindiran Fadli Zon. PDIP, kata Hasto, sudah menerjunkan kadernya ke Sintang. Oleh sebab itu, Fadli dinilai hanya mampu memberikan kritik tanpa aksi.

"Politik itu satunya kata dan perbuatan. PDI Perjuangan sangat memahami kondisi banjir di Kalbar. Bahkan partai melalui Baguna partai sudah bergerak cepat. Bu Risma sebagai Menteri Sosial juga sudah menerima arahan langsung dari Presiden Jokowi dan langsung bergerak, turun membantu rakyat di Kalbar. Berhari-hari di Kalbar. Demikian pula Lazarus, Ketua DPD PDI Perjuangan dan sekaligus Ketua Komisi V DPR RI, sudah terjun langsung membantu rakyat. Sementara itu, Pak Fadli Zon hanya memberikan kritik tanpa perbuatan nyata," kata Hasto kepada wartawan.

Menjalankan fungsi komunikasi politik PDIP, Hasto menilai sikap Fadli Zon selalu berseberangan dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, padahal Partai Gerindra bagian dari partai koalisi. Apalagi selama ini hubungan Prabowo dan Megawati berjalan sangat baik.

"Pak Fadli Zon dalam perspektif politik, dalam catatan PDI Perjuangan, tampak selalu berseberangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Sementara itu, Partai Gerindra sudah menjadi bagian dari pemerintahan. 

Hubungan Ibu Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo juga sangat baik. Demikian pula antara PDI Perjuangan dan Gerindra juga berjalan baik, saling menghormati sebagai sesama partai yang berada di dalam pemerintahan," ujarnya.

Fadli Zon, yang selalu mengkritik pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, menurut Hasto, akan menuai respons dari Gerindra. Meski demikian, Hasto menegaskan PDIP tak ikut cawe-cawe dengan urusan internal Partai Gerindra.

"PDI Perjuangan tidak bermaksud campur tangan rumah tangga partai lain. Namun, dengan sikap Fadli Zon yang hanya bisa mengkritik tanpa karya nyata bagi rakyat, kami yakini akan mendapat respons dari internal Gerindra. 

Selanjutnya, sebagai partai yang juga memiliki disiplin, Partai Gerindra tentunya akan mengambil sikap atas pernyataan Pak Fadli Zon yang berbeda dengan sikap politik partainya. Meskipun hal tersebut, sekali lagi, menjadi kewenangan internal Partai Gerindra dan kami tidak bermaksud campur tangan," ucap Hasto.

Selanjutnya, Hasto pun menceritakan bahwa Jokowi membangun setiap daerah di Indonesia tanpa melihat latar belakang politik warga di daerah itu. Sementara itu, Fadli Zon, kata Hasto, tak melihat hasil kerja yang dilakukan Jokowi tersebut

"Apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan membangun NTB, termasuk event internasional, juga penting bagi masyarakat NTB dan sebagai pelaksanaan konsepsi pembangunan Indonesia-sentris. Pak Jokowi tidak melihat apa dan bagaimana hasil pileg dan pilpres di NTB. Namun tugas sebagai presiden adalah mendorong kemajuan yang berkeadilan di semua wilayah NKRI tanpa membeda-bedakan pilihan politik ya. Itu yang seharusnya dilihat Pak Fadli Zon," imbuhnya.

PDIP pun membeberkan bukti kader dan menteri dari partainya turun ke Sintang membantu warga yang terdampak banjir. PDIP bertanya balik kepada Fadli Zon yang mempertanyakan kapan Jokowi ke Sintang.

Berdasarkan foto dan video yang diterima dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sejumlah kader PDIP mengenakan pakaian berwarna merah membagikan paket bantuan kepada warga Sintang. Pembagian paket bantuan ini menggunakan truk dan perahu.

"Itu bukti-bukti PDIP turun ke Sintang," kata Hasto kepada wartawan.

Hasto menceritakan Mensos Tri Rismaharini, atas perintah Presiden Jokowi, terjun langsung ke Sintang membagikan bantuan kepada warga. Dari video yang terima pun, tampak Risma bersama warga turun langsung di tengah banjir.

Bu Risma dan Lazarus, Ketua DPD PDIP, langsung turun saat bencana. Fadli Zon ke mana?" ujarnya.

Mensos Risma mendatangi korban banjir Sintang sejak 2 November lalu. Risma bersama jajarannya disapa sejumlah warga saat meninjau banjir Sintang.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menganggap Fadli Zon kurang baca. Fadli Zon disarankan lebih banyak membaca buku, utamanya soal soal regulasi penanganan bencana.

"Umpama Fadli, ya saya kira terima kasih ya dia memberikan apresiasi atas peresmian Sirkuit Mandalika. Tapi kalau dia nyinyir seperti itu, itu artinya bahwa dia masih butuh banyak baca lagi, banyak baca beberapa regulasi untuk dia memahami," kata Ngabalin kepada wartawan.

"Karena, dengan statement itu, tidak terlalu etis bagi seorang anggota DPR, karena saya mengukur dengan dirinya saya waktu saya menjadi anggota DPR RI," imbuhnya.

Kurang baca regulasi yang dimaksud Ngabalin adalah adanya pembagian tugas dalam penanganan bencana di suatu wilayah. Suatu bencana di wilayah tertentu, menurut Ngabalin, dapat ditangani secara langsung oleh pemerintah daerah (pemda) hingga lembaga/kementerian.

"Karena begini, negara ini kan distribusi pengaturan penanganan, semua lembaga/kementerian itu kan masing-masing mengurus, umpama seperti bencana, tentu ada badan yang mengurus. Kemudian ada pemda, ada tingkatnya. Mungkin Fadli belum baca. Mungkin Fadli belum baca regulasi, belum baca aturannya," ujarnya Ngabalin.(detik)




Ikuti t.me/republikco Ikuti @RepubikRI Ikuti @RepubikRI