Header Ads

Ad Home

Fadli Zon Minta Mahasiswa Bergerak, Refly: Ada Agenda Tersembunyi Dibalik Presidential Threshold

Fadli Zon Minta Mahasiswa Bergerak, Refly: Ada Agenda Tersembunyi Dibalik Presidential Threshold

RepublikRI - Fadli Zon, salah satu kader Partai Gerindra mengatakan bahwa DPR RI sulit diandalkan untuk mewujudkan presidential threshold 0 persen.

Oleh karena itu, Fadli Zon meminta agar masyarakat sipil, pers, hingga mahasiswa untuk segera bergerak. Hal itu dinilainya lebih efektif untuk mewujudkan perubahan presidential threshold.

Hal ini diuangkapkan Fadli Zon melalui sebuah diskusi virtual yang dilakukan pada Minggu 12 Desember 2021 lalu.

Selanjutnya, Fadli Zon juga mengungkapkan bahwa saat ini kekuatan eksekutif terlalu mendominasi di DPR sehingga hal tersebut telah melumpuhkan fungsi pengawasan legislatif.

Oleh sebab itu, Fadli Zon mengimbau agar masyarakat bersatu untuk melawan konsolidasi oligarki dan menghapuskan presidential threshold.

Menanggapi hal tersebut, Refly Harun pun ikut angkat suara. Menurtunya Fadli Zon pasti paham bahwa ada agenda tersembunyi dari penerapan presidenthial threshold.

“Ini adalah soal penguasaan, soal rezim, soal percukongan, soal perbisnisan, soal perpolitikan, dan masih banyak lainnya. Efek dari 0 persen ini. Dan saya sepenuhnya setuju orang seperti Fadli Zon pasti paham betul apa agenda tersembunyi yang gampang dilihat dari penerapan presidential threshold itu,” ungkap Refly Harun dalam kanal YouTube pribadinya, yang dilihat pada Minggu 19 Desember 2021.

Seperti yang dilansir dari Pikiran Rakyat bahwa Refly Harun menduga presidential threshold ditujukan untuk memelihara kekuasaan oligarki, baik politik maupun bisnis.

Lebih lanjut dikatakan oleh alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini bahwa presidential threshold telah membatasi tokoh untuk mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres. Padahal, Indonesia membutuhkan tokoh yang berkompeten.

“Siapa yang menjadi calon presiden 2014, 2019 hanya ditentukan dua orang saja. Jadi, how come negara sebesar ini hanya ditentukan beberapa orang saja ketika memilih pemimpin?” ujarnya.

“Padahal, tentunya kita menginginkan stok pemimpin yang memang betul-betul keren cadas, betul-betul cadas, betul-betul memiliki kemampuan luar biasa, primus inter pares, orang yang paling hebat di Republik ini, yang tentu saja yang kit harapkan betul-betul pemimpin yang lahir dari rahim rakyat, punya kecerdasan luar biasa, punya kemampuan luar biasa,” sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan amanah.Fadli Zon, salah satu kader Partai Gerindra mengatakan bahwa DPR RI sulit diandalkan untuk mewujudkan presidential threshold 0 persen.

Oleh karena itu, Fadli Zon meminta agar masyarakat sipil, pers, hingga mahasiswa untuk segera bergerak. Hal itu dinilainya lebih efektif untuk mewujudkan perubahan presidential threshold.

Hal ini diuangkapkan Fadli Zon melalui sebuah diskusi virtual yang dilakukan pada Minggu 12 Desember 2021 lalu.

Selanjutnya, Fadli Zon juga mengungkapkan bahwa saat ini kekuatan eksekutif terlalu mendominasi di DPR sehingga hal tersebut telah melumpuhkan fungsi pengawasan legislatif.

Oleh sebab itu, Fadli Zon mengimbau agar masyarakat bersatu untuk melawan konsolidasi oligarki dan menghapuskan presidential threshold.

Menanggapi hal tersebut, Refly Harun pun ikut angkat suara. Menurtunya Fadli Zon pasti paham bahwa ada agenda tersembunyi dari penerapan presidenthial threshold.

“Ini adalah soal penguasaan, soal rezim, soal percukongan, soal perbisnisan, soal perpolitikan, dan masih banyak lainnya. Efek dari 0 persen ini. Dan saya sepenuhnya setuju orang seperti Fadli Zon pasti paham betul apa agenda tersembunyi yang gampang dilihat dari penerapan presidential threshold itu,” ungkap Refly Harun dalam kanal YouTube pribadinya, yang dilihat pada Minggu 19 Desember 2021.

Seperti yang dilansir dari Pikiran Rakyat bahwa Refly Harun menduga presidential threshold ditujukan untuk memelihara kekuasaan oligarki, baik politik maupun bisnis.

Lebih lanjut dikatakan oleh alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini bahwa presidential threshold telah membatasi tokoh untuk mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres. Padahal, Indonesia membutuhkan tokoh yang berkompeten.

“Siapa yang menjadi calon presiden 2014, 2019 hanya ditentukan dua orang saja. Jadi, how come negara sebesar ini hanya ditentukan beberapa orang saja ketika memilih pemimpin?” ujarnya.

“Padahal, tentunya kita menginginkan stok pemimpin yang memang betul-betul keren cadas, betul-betul cadas, betul-betul memiliki kemampuan luar biasa, primus inter pares, orang yang paling hebat di Republik ini, yang tentu saja yang kit harapkan betul-betul pemimpin yang lahir dari rahim rakyat, punya kecerdasan luar biasa, punya kemampuan luar biasa,” sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan amanah.[terkini]




Ikuti t.me/republikco Ikuti @RepubikRI Ikuti @RepubikRI